JAKARTA – Sejumlah proyek nasional di bawah kendali Kementerian
PUPR pada tahun ini pun terdampak. Terlebih dengan hadirnya Instruksi Presiden
(Inpres) No.4 Tahun 2020 tentang Realokasi Anggaran, Refocussing Kegiatan,
serta Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka percepatan penanganan Virus
Corona (Covid-19).
Dari kalkulasi yang sudah dibahas
dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR harus merealokasi anggaran
sebesar Rp24,53 triliun. Anggaran sebesar itu berasal dari pengehematan alokasi
perjalanan dinas, paket meeting sebesar 50 persen sampai sisa anggaran yang
belum terserap.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
menjelaskan, penghematan anggaran Rp24,53 triliun itu berasal dari pembatalan
paket-paket kontraktor yang belum dilelang. Misalnya bendungan. Rekomposisi
alokasi anggaran juga terjadi untuk paket kegiatan tahun jamak.
â€Anggaran tersebut juga didapat
melalui paket-paket kontraktual. Pada posisi ini juga diberlakukan proyek multi
years, setelah adanya permintaan dari sejumlah kontraktor dengan
mempertimbangkan efek yang akan terjadi,†jelas Basuki.
Permintaan sejumlah kontraktor
itu pun, memperhitungkan dampak dan pertimbangan lain dengan mewabahnya Virus
Corona. â€Mayoritas mereka (Kontraktor, Red) yang minta dihentikan sementara.
Kementrian PUPR menyapakati dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Karana kami
pun harus melakukan optimalisasi kegiatan non-fisik yang bisa ditunda,†jelas
Basuki kepada wartawan lewat teleconfrens di Jakarta, Selasa (7/4).
Dalam kesempatan itu, Basuki juga
menjelaskan refocussing yang telah diminta oleh Presiden. Pada refocussing ini
totalnya sekitar Rp1, 66 triliun. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk kegiatan
pembangunan fasilitas observasi, penampungan, karantina di Pulau Galang, serta
lanjutan proyek di tempat yang sama dengan nilai Rp400 miliar.
â€Selanjutnya, sumber anggaran
Rp1,66 triliun itu juga akan diplot bagi pembangunan RS Darurat Wisma Atlet
Kemayoran, sebesar Rp160 miliar. Lalu penambahan 4.000 lokasi program padat
karya, termasuk penghapusan PPh 4% yang nilainya Rp978 miliar. Sampai dengan
pembelian bahan marka jalan Rp25 miliar dan yang tidak kalah penting pembelian
karet petani sebagai bahan campuran aspal karet Rp100 miliar,†papar Basuki di
Kementerian PUPR.
Tidak kalah pentingnya,
Kementerian PUPR juga memberikan subsidi
perumahan (Bantuan Selisih bunga dan Bantuan Uang Muka) bagi 175.000 unit
dengan alokasi sebesar Rp1,5 triliun. â€Sedangkan untuk pelaksanaan paket Padat
Karya Tunai/Infrastruktur berbasis masyarakat sebesar Rp10 triliun meliputi
pemeliharaan jalan, PISEW, TPS-3R, Sanimas, Pamsimas, Pembangunan Baru dan
peningkatan kualitas rumah swadaya,†jelas Basuki.