JAKARTA – Klaim Pemerintah Komunis China atas Laut Natuna memantik
reaksi keras dari masyarakat Indonesia.
Rencananya, massa dari Resimen
Mahasiswa (Menwa) Indonesia akan menggelar unjuk rasa di Kedubes China, Senin
(6/1), pukul 08.00 WIB.
Kepastian itu disampaikan Kepala
Staf Menwa Indonesia, M. Arwani Deni melalui keterangan tertulis dilansir RMOLJakarta,
Minggu (5/1/2019).
“Kami sebagai mahasiswa dan
rakyat Indonesia yang terdidik dan terlatih dalam belanegara wajib untuk ikut
serta dalam pembelaan negara demi utuh dan tegaknya NKRI yang kita cintai
bersama,†tegasnya.
Unjuk rasa ini akan diikuti
sekitar 500 anggota Menwa Indonesia. Setidaknya, ada tiga tuntutan yang dibawa
saat aksi besok.
Pertama, massa menuntut
pencabutan klaim pemerintah komunis China terhadap wilayah Perairan Natuna,
Kepulauan Riau.
Massa juga menuntut permohonan
maaf Pemerintah Komunis China kepada pemerintah dan segenap rakyat Indonesia
terhadap klaim sepihak atas Perairan Natuna.
Ketiga, apabila dalam waktu 2×24
jam Kedubes China tidak meminta maaf dan mencabut klaim sepihaknya atas
perairan Natuna, Menwa Indonesia akan mengepung Kedubes China di Jakarta.
Selain itu, juga dan men-sweeping
aset-aset Pemerintah Komunis China maupun WNA China yang ada di wilayah NKRI.
Sementara, mantan pentolan
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Pusat, Teddy Setiawan menggap
China adalah kacang lupa pada kulitnya.
Aktivis 1966 ini mengingatkan,
posisi strategis yang dimiliki China sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB
terjadi karena antara lain perjuangan Indonesia saat itu.
“Bagaimana si kancil, Pak Adam
Malik, dapat meyakinkan strategi politik Indonesia bagi negara Asia dan Afrika
untuk mendukung China di pemilihan suara untuk masuk menjadi anggota PBB,†kata
Teddy Setiawan.
Republik Rakyat China (RRC)
diterima sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB dalam Sidang Umum PBB di
tahun 1971.
Sidang tahunan ke-26 itu dipimpin
Menlu RI Adam Malik yang menjadi Presiden Majelis Umum PBB.
Sebelum itu, sejak 1945 kursi
Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk China diduduki Republik China atau
Taiwan yang dikuasai Partai Kuomintang.
“Dalam pemungutan suara di PBB,
suara Indonesia menjadi penentu kemenangan China di PBB, sementara hubungan
diplomatik Indonesia dan China masih terputus akibat G30/S PKI,†sambung Teddy.
Berkaca dari sejarah, ia pun
meminta China untuk menghargai Indonesia.
Tanpa dukungan Indonesia, negara
tirai bambu itu tak bisa berkembang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi
dunia seperti sekarang.
“Wilayah laut Natuna milik
Indonesia harus dihormati oleh pemerintah China sehingga masing-masing negara
menjaga keamanan dan kekayaan maritimnya,†tandasnya. (rmol/ruh/pojoksatu/kpc)