PALANGKA RAYA-Besaran anggaran
yang disiapkan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
(pilkada) yang akan berlangsung 2020 mendatang, dimungkinkan akan berkurang. Hal
tersebut dibenarkan oleh Sekda Kalteng Fahrizal Fitri. Ia mengungkapkan bahwa pengurangan
anggaran ini mencapai angka sekitar Rp200 miliar.
Dikatakan Fahrizal,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah melakukan pembahasan dan pengkajian
bersama dengan pihak penyelenggara dan pengawas pilkada. Pertemuan tersebut
menghasilkan kesepakan bersama terkait pengurangan dari usulan anggaran
sebelumnya yang mencapai setengah triliun, yakni pada angka Rp551 miliar.
“Kami sudah
melakukan pembahasan berulang-ulang. Ada pengurangan dari anggaran yang
diusulkan sebelumnya,” ungkapnya saat diwawancarai Kalteng Pos (Grup Kaltengpos.co), usai salat
Istisqa di Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Kamis (19/9).
Dijelaskannya,
pengurangan anggaran ini tentunya akan berpengaruh terhadap besaran pembiayaan
untuk pelaksanaan maupun pengawasan pilkada 2020. Menurutnya, yang akan berpengaruh
signifikan adalah terkait pengadaan tempat pemungutan suara (TPS).
“Kami sudah
menyisiri satu per satu. Tentu (pengurangan anggaran, red) akan berdampak langsung
terhadap pembiayaan. Salah satunya yakni jumlah TPS,” jelasnya.
Menurutnya, untuk
mengatasi adanya pengurangan anggaran, maka akan ada pula perubahan terkait
TPS, baik menyangkut infrastruktur maupun jumlah pengamanannya. Untuk urusan TPS
ini, kewenangannya ada pada pihak penyelenggara yakni KPU.
“Awalnya KPU
mengusulkan anggaran di atas Rp300 miliar. Setelah diskusi bersama, terjadi penurunan
(anggaran) hingga berada pada angka Rp200 miliar lebih,” ucapnya.
Ia menyebut, penurunan
anggaran ini masih belum final. Sebab, keputusan ini merupakan hasil pembahasan
antara pemprov dengan pihak penyelenggara dan pengawas pilkada. Nantinya,
sambung Fahrizal, akan ada kelanjutan pembahasan anggaran bersama legislatif.
“Iya, tentu nanti
akan kami bahas lagi bersama DPRD,” pungkasnya. (abw/ce/ala)