Rektor UPR : Saya Tidak Ingin Mendengar Ada Dosen Minta Uang dari Maha

PALANGKA
RAYA-Mewujudkan
Universitas Palangka Raya (UPR) jaya raya bukanlah perkara mudah. Hal itu diakui
Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi. Menurutnya, berbagai masalah pasti selalu
muncul ketika dilakukan penataan. Namun, dalam pandangannya hal itu menjadi
tantangan yang harus dilewati. Khusus bagi dosen yang bertugas di UPR, Andrie
mengingatkan agar pola pikir mendapatkan uang dari mahasiswa mesti dihilangkan.
Sebaliknya, ia lebih menyarankan para dosen untuk bisa mendapatkan uang dari
penelitian dan inovasi.

 â€œSaya tidak ingin mendengar ada dosen yang
meminta atau memungut uang dari mahasiswa. Kalau itu terjadi, maka sanksi tegas
menanti,” ungkapnya saat menggelar pertemuan dengan pimpinan fakultas, dosen,
dan staf di UPR, belum lama ini.

 â€œMahasiswa ataupun pihak yang mengetahui adanya
dosen yang sering meminta uang dari mahasiswa diharapkan bisa memasukan laporan.
Kami akan menindak sesuai aturan kampus,” tambah rektor.

Menurutnya, ulah dosen
nakal yang sering memungut uang dari mahasiswa dalam berbagai cara, merupakan
tindakan mencemarkan nama baik universitas. Oleh karena itu, tegasnya, tidak
ada toleransi bagi oknum seperti itu. Sanksi berat yang bisa diterapkan adalah dengan
memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat dari statusnya sebagai
dosen. Untuk mewujudkan UPR jaya raya, lanjut rektor, maka lingkungan kampus
harus bersih dari praktik korupsi. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan dukungan
dari semua pihak, termasuk para mahasiswa.

 â€œJika terbukti, laporkan! Sanksi tegas akan kami
berikan bagi dosen-dosen nakal,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, rektor
juga meminta agar setiap dekan memberikan perspektif dan komitmen, sehingga setipa
dekan memiliki progres untuk memajukan fakultas yang dipimpin.

“Kami memiliki tanggung
jawab moral terhadap generasi dan masyarakat Kalteng. Karena UPR ada untuk
membangun SDM Kalteng menjadi lebih baik,” ujar Andrie.

Selain itu, untuk
meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai di lingkup UPR, maka jam masuk,
istirahat, maupun pulang kerja bagi para pegawai akan semakin diperketat. Apalagi
ke depannya UPR akan memberlakukan sistem ID card.

“Tidak lagi seperti dahulu, masuk dan keluar
seenaknya. Nanti masuk kantor menggunakan ID card. Pintu hanya bisa diakses
kecuali saat jam istirahat. Selain itu, tidak sembarangan orang bisa masuk,”
ungkapnya. (pri/ce/ala)

PALANGKA
RAYA-Mewujudkan
Universitas Palangka Raya (UPR) jaya raya bukanlah perkara mudah. Hal itu diakui
Rektor UPR Dr Andrie Elia SE MSi. Menurutnya, berbagai masalah pasti selalu
muncul ketika dilakukan penataan. Namun, dalam pandangannya hal itu menjadi
tantangan yang harus dilewati. Khusus bagi dosen yang bertugas di UPR, Andrie
mengingatkan agar pola pikir mendapatkan uang dari mahasiswa mesti dihilangkan.
Sebaliknya, ia lebih menyarankan para dosen untuk bisa mendapatkan uang dari
penelitian dan inovasi.

 â€œSaya tidak ingin mendengar ada dosen yang
meminta atau memungut uang dari mahasiswa. Kalau itu terjadi, maka sanksi tegas
menanti,” ungkapnya saat menggelar pertemuan dengan pimpinan fakultas, dosen,
dan staf di UPR, belum lama ini.

 â€œMahasiswa ataupun pihak yang mengetahui adanya
dosen yang sering meminta uang dari mahasiswa diharapkan bisa memasukan laporan.
Kami akan menindak sesuai aturan kampus,” tambah rektor.

Menurutnya, ulah dosen
nakal yang sering memungut uang dari mahasiswa dalam berbagai cara, merupakan
tindakan mencemarkan nama baik universitas. Oleh karena itu, tegasnya, tidak
ada toleransi bagi oknum seperti itu. Sanksi berat yang bisa diterapkan adalah dengan
memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat dari statusnya sebagai
dosen. Untuk mewujudkan UPR jaya raya, lanjut rektor, maka lingkungan kampus
harus bersih dari praktik korupsi. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan dukungan
dari semua pihak, termasuk para mahasiswa.

 â€œJika terbukti, laporkan! Sanksi tegas akan kami
berikan bagi dosen-dosen nakal,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, rektor
juga meminta agar setiap dekan memberikan perspektif dan komitmen, sehingga setipa
dekan memiliki progres untuk memajukan fakultas yang dipimpin.

“Kami memiliki tanggung
jawab moral terhadap generasi dan masyarakat Kalteng. Karena UPR ada untuk
membangun SDM Kalteng menjadi lebih baik,” ujar Andrie.

Selain itu, untuk
meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai di lingkup UPR, maka jam masuk,
istirahat, maupun pulang kerja bagi para pegawai akan semakin diperketat. Apalagi
ke depannya UPR akan memberlakukan sistem ID card.

“Tidak lagi seperti dahulu, masuk dan keluar
seenaknya. Nanti masuk kantor menggunakan ID card. Pintu hanya bisa diakses
kecuali saat jam istirahat. Selain itu, tidak sembarangan orang bisa masuk,”
ungkapnya. (pri/ce/ala)