PALANGKA RAYA- Mengawali tahun 2020,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyerahkan daftar penggunaan anggaran
(DPA) kepada seluruh perangkat daerah (PD).Penyerahan itu sekaligus menjadi
titik start bagi setiap PD dalam melaksanakan program-program kerja yang
direncanakan untuk tahun berjalan.
Nominal uang yang diserahkan kepada PD sebanyak Rp5,3 triliun lebih. Bukan
sedikit jumlahnya. Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, penyerahan
DPA pada awal tahun ini dalam kerangka menjalankan dan meningkatkan percepatan
pembangunan di wilayah Kalteng.
Dalam upaya
mengimplementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalteng
2016-2021, awal tahun ini pihaknya menyerahkan DPA 2020 kepada 47 instansi di
lingkup Pemprov Kalteng. Dari total belanja sebesar Rp5,3 triliun itu, Rp2,9
triliun lebih difokuskan untuk belanja tidak langsung (BTL), sedangkan belanja
langsung (BL) sebesar Rp2,4 triliun lebih.
“Saya minta agar pelaksanaan
seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN mesti ditingkatkan
sehingga lebih baik dari 2019,” ucapnya saat penyerahan DPA, di halaman Kantor
Gubernur Kalteng, Kamis (2/1).
Sementara itu, Sekda
Kalteng Fahrizal Fitri menyebut, penyerahan DPA tersebut berkenaan dengan
anggaran dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kalteng. Artinya,
dengan dilakukan penyerahan DPA ini, seluruh PD diharapkan segera melaksanakan
atau merealisasikan pekerjaan fisik maupun program pelayanan kepada masyarakat
untuk tahun berjalan (2020).
“Setiap proses
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu kan harus berdasarkan anggaran. Jadi,
penyerahan DPA ini adalah salah satu tahapan agar PD bisa melaksanakan
kegiatannya,” ungkap Fahrizal saat diwawancarai usai penyerahan DPA,
kemarin.
Sekda berharap agar pekerjaan fisik maupun kegiatan lainnya mulai dijalankan setiap PD. Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran
mengarahkan deadline atau batas akhir pelaksanaan kontraktual yakni pada
Mei 2020.
“Pada
Mei mendatang sudah selesai semua. Kick
off berkenaan dengan proses lelang itu dilaksanakan pada 16 Januari ini,”
jelasnya kepada awak media.
Pihaknya berharap,
seluruh kegiatan dimulai dari awal tahun, sehingga segala distribusi berkenaan
pekerjaan tersebut dapat berjalan dalam waktu
yang mencukupi.
Terkait penyerahan DPA
tersebut, beberapa PD diberikan anggaran dalam jumlah yang besar.
Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menerima
anggaran sebesar
Rp1 triliun lebih, Dinas Pendidikan (Disdik) Rp1 triliun lebih, Dinas Kehutanan
(Dishut) Rp187 miliar lebih, Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp104 miliar lebih,
dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rp90 miliar
lebih.
Sementara itu, lima PD
dengan anggaran terendah meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Rp6 miliar lebih, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
(BPBD) Rp10 miliar lebih, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp12 miliar lebih, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo) Rp13 miliar lebih,
dan DP3A2KB Rp14 miliar lebih.(abw/ce/ram)
5
PD PEMEGANG ANGGARAN TERTINGGI:
1. PUPR Kalteng: + Rp1 triliun
2. Disdik Kalteng : +Rp1
triliun
3. Dishut Kalteng : +Rp187
miliar
4. Dinkes Kalteng : +Rp104 miliar
5. Bapenda Kalteng : + Rp90
miliar
5 PD PEMEGANG ANGGARAN
TERENDAH:
1. Disdukcapil Kalteng
: + Rp6 miliar
2. BPBD Kalteng : + Rp10 miliar
3. DLH Kalteng : + Rp12 miliar
4. Kesbangpol Kalteng :
+ Rp13 miliar
5. P3AP2KB : + Rp14 miliar