DALAM beberapa waktu terakhir, satu gejala politik muncul berulang kali, yaitu kader dari partai-partai mapan berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Peristiwa ini terjadi lebih dari sekali, melibatkan aktor yang beragam, dan berlangsung dalam rentang waktu yang relatif berdekatan.
Di titik ini, wajar jika muncul pertanyaan: apakah ini sekadar dinamika biasa, atau ada faktor yang lebih besar di belakangnya?
Salah satu dugaan yang paling sering muncul adalah pengaruh Joko Widodo. Namun, dugaan tetaplah dugaan. Tulisan ini tidak berangkat dari kesimpulan bahwa Jokowi pasti menjadi penyebab utama migrasi kader ke PSI.
Justru sebaliknya, tulisan ini mencoba menguji: sejauh mana tren perpindahan kader itu bisa dijelaskan oleh pengaruh Jokowi, dan sejauh mana ia sekadar hasil kalkulasi politik biasa.
Langkah pertama adalah membedakan antara peristiwa individual dan tren politik. Dalam politik, perpindahan kader selalu ada. Setiap pemilu melahirkan yang kecewa dan yang tersingkir.
Namun, ketika perpindahan itu memiliki pola—tujuan partainya sama, waktunya berdekatan, dan narasi yang menyertainya serupa—maka ia layak dibaca sebagai tren, bukan kebetulan.
PSI dalam konteks ini menarik, karena ia adalah partai kecil yang secara elektoral belum terbukti kuat. Dalam logika umum, partai kecil justru sering ditinggalkan, bukan didatangi. Karena itu, ketika partai kecil menjadi tujuan migrasi, ada variabel tambahan yang perlu dijelaskan.
Di sinilah hipotesis pengaruh Jokowi masuk. Namun, sebelum menerimanya, kita perlu alat baca yang jernih.
Teori pertama yang relevan adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Anthony Downs. Downs menjelaskan bahwa aktor politik bertindak rasional: mereka menimbang peluang, risiko, dan manfaat. Partai politik dalam kerangka ini bukan rumah ideologis yang permanen, melainkan kendaraan untuk mencapai tujuan politik.
Jika teori ini dipakai, maka perpindahan kader ke PSI harus dilihat dari sudut pandang manfaat. Apa yang ditawarkan PSI yang tidak ditawarkan partai lain? Secara organisasi, PSI tidak lebih besar, tidak lebih mapan, dan tidak lebih kaya.
Namun, PSI memiliki satu hal yang tidak dimiliki banyak partai kecil lain yaitu asosiasi dengan figur mantan presiden dua periode.
Di titik ini, pengaruh Jokowi mulai relevan sebagai variabel penjelas. Bukan karena Jokowi memerintahkan, tetapi karena keberadaannya mengubah persepsi peluang. PSI tidak lagi dibaca sebagai partai kecil biasa, melainkan sebagai partai kecil dengan akselerator politik.
Analogi sederhananya begini, banyak kader merasa sedang berada di dalam bus besar yang penuh penumpang. Bus itu kuat, tetapi sering berhenti dan tujuannya tidak jelas. PSI mungkin hanya mobil kecil, tetapi dengan sopir yang rutenya terbaca. Dalam situasi seperti itu, berpindah kendaraan menjadi keputusan rasional, bukan emosional.
Namun, rasionalitas saja belum cukup menjelaskan mengapa figur Jokowi begitu penting. Di sinilah teori kedua membantu.
Ilmuwan politik Richard Neustadt dalam Presidential Power menjelaskan bahwa kekuasaan presiden tidak berhenti ketika masa jabatan selesai. Yang tertinggal adalah pengaruh pascakepemimpinan—kombinasi reputasi, jejaring elite, dan persepsi publik. Pengaruh ini sering kali lebih fleksibel dan tahan lama dibanding kewenangan formal.
Pengalaman politik Indonesia menunjukkan bahwa teori ini bekerja cukup konsisten. PDI Perjuangan tidak bisa dilepaskan dari figur Megawati Soekarnoputri.
Partai Demokrat tumbuh dan bertahan dalam bayang Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa tidak pernah sepenuhnya lepas dari warisan Abdurrahman Wahid, meskipun kepemimpinan formalnya berganti.
Artinya, ada pola historis mantan presiden berfungsi sebagai magnet politik. Magnet ini tidak selalu terlihat dalam bentuk instruksi, tetapi dalam bentuk sinyal. Dan, politik sangat peka terhadap sinyal.
Jika pola ini kita tarik ke PSI, maka hipotesis pengaruh Jokowi menjadi masuk akal. Bukan sebagai sebab tunggal, tetapi sebagai faktor pemicu. Ia membuat PSI layak diperhitungkan oleh kader yang sebelumnya tidak akan melirik partai kecil.
Namun, tulisan ini juga perlu jujur pada sisi sebaliknya. Pengaruh Jokowi saja tidak cukup. Jika PSI tidak mampu membangun struktur, kaderisasi, dan daya tawar nyata, maka magnet itu akan cepat kehilangan daya. Dalam politik, figur bisa membuka pintu, tetapi institusi yang menentukan apakah pintu itu bisa dilewati.
Karena itu, ukuran keberhasilan tren migrasi ini tidak bisa dilihat hari ini. Ia baru bisa diuji pada dua hal: apakah PSI mampu menahan kader-kader tersebut, dan apakah PSI mampu naik kelas menjadi kekuatan menengah?. Jika tidak, maka migrasi ini hanyalah fenomena sementara, bukan transformasi politik.
Faktor waktu juga penting. Politik menuju 2029 tidak lagi dimulai saat kampanye resmi. Ia dimulai sekarang. Dalam fase start dini ini, elite cenderung bergerak lebih cepat daripada pemilih. Migrasi kader ke PSI bisa dibaca sebagai bagian dari perlombaan awal itu.
Maka, kembali ke pertanyaan awal, apakah tren migrasi kader ke PSI merupakan pengaruh Jokowi? Jawaban paling jujur adalah: sebagian iya, tetapi tidak sepenuhnya. Jokowi adalah faktor pembuka peluang, bukan penentu akhir. Ia mengubah kalkulasi, tetapi tidak menjamin hasil.
Tulisan ini tidak bertujuan menghakimi benar atau salah. Ia hanya menguji satu hipotesis sederhana bahwa dalam politik Indonesia, figur mantan presiden masih memiliki daya tarik yang kuat, bahkan terhadap partai kecil. Dan tren migrasi kader ke PSI memberi indikasi bahwa hipotesis itu tidak sepenuhnya keliru.
Apakah indikasi ini akan berkembang menjadi fakta politik yang mapan, atau justru memudar sebagai gejala sesaat, sepenuhnya akan ditentukan oleh waktu. Politik, seperti biasa, tidak memberi kepastian. Ia hanya menyediakan medan uji.
*) Arifki Chaniago, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia
