PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) khawatir terhadap pelaksanaan program prioritas gubernur pada APBD 2026.
Penurunan alokasi anggaran diperkirakan akan memengaruhi sejumlah proyek strategis yang tengah direncanakan.
“Kita belum tahu apa yang terjadi ke depannya. Karena posisi APBD kita diproyeksikan lima sekian triliun, dengan kita diminta pemerintah pusat serapan anggaran minimal 20 persen,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, baru-baru ini.
Legislator Partai Golkar ini menambahkan, jika pengurangan anggaran berlangsung, pengelolaan beberapa program prioritas bisa saja dialihkan langsung ke pemerintah pusat.
“Apabila terjadi pengurangan bisa jadi atau program-program locusnya diberi ke sana (pemerintah pusat). Dari sana saja nanti mengeksekusinya,” katanya.
Purdiono juga menyoroti ketidakpastian Dana Bagi Hasil (DBH), yang selama ini menjadi sumber pendapatan signifikan dari sektor sumber daya alam, termasuk tambang dan perkebunan sawit. Ia menekankan pentingnya pembagian yang adil antara daerah penghasil dan provinsi.
“Saya sekarang masih mempertanyakan karena DBH itu adalah dari SDA yang kita miliki baik tambang maupun sawit. Nah itu masuk ke sana. Semestinya 32 persen kembali ke daerah penghasil, 16 persen ke provinsi,” ungkapnya.
Selain itu, Anggota DPRD Kalteng Dapil IV Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Murung Raya menilai beberapa kebijakan pajak daerah tidak realistis. Pajak alat berat, misalnya, sulit diterapkan karena pelaku usaha enggan menanggungnya, sementara sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sudah tidak lagi memiliki potensi.
“Kalau mengambil pajak alat berat itu, siapa yang mau bayar? Itu jadi masalah. Kemudian MBLB, sekarang di mana lahan-lahan tempat tambang mineral bebatuan nonlogam? Kan tidak ada,” jelasnya.
Di tengah ketidakpastian tersebut, Purdiono meminta pemerintah daerah menekankan program-program yang benar-benar prioritas agar pembangunan tetap berkelanjutan meski anggaran terbatas.
“Kita tetap menginginkan pembangunan berkelanjutan. Minimal dengan keadaan sekarang, kita melihat skala prioritas, apa yang sangat prioritas,” pungkasnya.(hfz)
