PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sirajul Rahman mengimbau, kepada pihak korporasi untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam membuka wilayah perkebunan. Ini dilakukan demi menjaga kesehatan lingkungan dari kabut asap dan dampak lainnya yang dapat merugikan semua pihak.
Sirajul juga meminta, pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang menjalankan usaha di Bumi Tambun Bungai untuk berperan aktif dalam memantau wilayah perkebunan.
“Jika titik api muncul disekitar perkebunan. Saya beraharap, perusahaan ikut memadamkan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tangung jawab semua pihak,”ungkapnya, belum lama ini.
Sirajul menerangkan, jika dalam karhutla ada unsur kelalaian aparat penegak hukum harus menindak lanjuti. “Kasus karhutla, harus dibuka secara transparan dan diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Ketua DPW PKS Kalteng ini juga mendorong, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat meningkatkan upaya penanganan karhutla. Pemerintah harus bisa mendorong seluruh elemen termasuk masyarakat untuk terlibat. Sebab, kejadian karhutla tidak hanya dapat merugikan satu kelompok saja tapi juga semua orang secara umum.
Sirajul menambahkan, dalam penanganan karhutla perlu perencanaan matang dari jauh-jauh hari terutama dari segi mitigasi bencana tersebut dengan menyediakan sarana penunjang.
“Sarana penunjang dimaksud itu yakni sumur bor dilokasi rawan bencana karhutla. Itu seharusnya tersedia disetiap titik, sehingga dalam menangani karhutla dapat maksimal,”pungkasnya. (hfz/pri)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Sirajul Rahman mengimbau, kepada pihak korporasi untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam membuka wilayah perkebunan. Ini dilakukan demi menjaga kesehatan lingkungan dari kabut asap dan dampak lainnya yang dapat merugikan semua pihak.
Sirajul juga meminta, pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang menjalankan usaha di Bumi Tambun Bungai untuk berperan aktif dalam memantau wilayah perkebunan.
“Jika titik api muncul disekitar perkebunan. Saya beraharap, perusahaan ikut memadamkan. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tangung jawab semua pihak,”ungkapnya, belum lama ini.
Sirajul menerangkan, jika dalam karhutla ada unsur kelalaian aparat penegak hukum harus menindak lanjuti. “Kasus karhutla, harus dibuka secara transparan dan diberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.
Ketua DPW PKS Kalteng ini juga mendorong, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat meningkatkan upaya penanganan karhutla. Pemerintah harus bisa mendorong seluruh elemen termasuk masyarakat untuk terlibat. Sebab, kejadian karhutla tidak hanya dapat merugikan satu kelompok saja tapi juga semua orang secara umum.
Sirajul menambahkan, dalam penanganan karhutla perlu perencanaan matang dari jauh-jauh hari terutama dari segi mitigasi bencana tersebut dengan menyediakan sarana penunjang.
“Sarana penunjang dimaksud itu yakni sumur bor dilokasi rawan bencana karhutla. Itu seharusnya tersedia disetiap titik, sehingga dalam menangani karhutla dapat maksimal,”pungkasnya. (hfz/pri)
