PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin, menegaskan wacana pemekaran wilayah Kotawaringin sejatinya sudah lama bergulir.
Secara historis, daerah ini dikenal sebagai Kotawaringin Raya, sehingga aspirasi pemekaran kembali muncul, mirip dengan wilayah lain di Kalteng seperti Barito Raya dan Kapuas.
Namun, realisasi pemekaran masih tertahan oleh kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
“Kotawaringin sama halnya dengan Barito Raya yang punya keinginan. Kabupaten lain seperti Kapuas Hulu juga ingin pemekaran, sudah disetujui dan diusulkan dewan, tapi sampai sekarang masih moratorium,” ujarnya, dilansir dari Kalteng Pos,baru-baru ini.
Terkait penentuan ibu kota hasil pemekaran Kotawaringin, Muhajirin menyebut belum ada keputusan pasti. Ia memaklumi berbagai aspirasi masyarakat yang ingin wilayahnya menjadi ibu kota, seperti Pujon dan Timpah.
Muhajirin juga menyinggung kebijakan pemekaran wilayah Papua yang dinilai memiliki pertimbangan politik dan strategis tersendiri, menunjukkan bahwa moratorium bisa dikecualikan dalam kondisi tertentu.
“Ya tinggal kemurahan hati Pak Prabowo saja. Dulu moratorium, nyatanya Papua bisa, sekarang sudah mulai enak, sudah damai,” pungkasnya.(*afa/ans)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin, menegaskan wacana pemekaran wilayah Kotawaringin sejatinya sudah lama bergulir.
Secara historis, daerah ini dikenal sebagai Kotawaringin Raya, sehingga aspirasi pemekaran kembali muncul, mirip dengan wilayah lain di Kalteng seperti Barito Raya dan Kapuas.
Namun, realisasi pemekaran masih tertahan oleh kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
“Kotawaringin sama halnya dengan Barito Raya yang punya keinginan. Kabupaten lain seperti Kapuas Hulu juga ingin pemekaran, sudah disetujui dan diusulkan dewan, tapi sampai sekarang masih moratorium,” ujarnya, dilansir dari Kalteng Pos,baru-baru ini.
Terkait penentuan ibu kota hasil pemekaran Kotawaringin, Muhajirin menyebut belum ada keputusan pasti. Ia memaklumi berbagai aspirasi masyarakat yang ingin wilayahnya menjadi ibu kota, seperti Pujon dan Timpah.
Muhajirin juga menyinggung kebijakan pemekaran wilayah Papua yang dinilai memiliki pertimbangan politik dan strategis tersendiri, menunjukkan bahwa moratorium bisa dikecualikan dalam kondisi tertentu.
“Ya tinggal kemurahan hati Pak Prabowo saja. Dulu moratorium, nyatanya Papua bisa, sekarang sudah mulai enak, sudah damai,” pungkasnya.(*afa/ans)
