PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin. Menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK).
Menurutnya, perkembangan teknologi memungkinkan pekerjaan dilakukan tanpa harus selalu hadir di kantor. “Semua kebijakan yang disampaikan pemerintah kepada ASN, semua itu sudah dikaji semua dampaknya. Mungkin karena kemajuan teknologi sekarang artinya kita bekerja sekarang tidak selalu tatap muka atau berasa di kantor,” ujarnya, Selasa (11/2).
Legislator dari fraksi Demokrat ini menambahkan, kehadiran di kantor lebih bersifat koordinatif. Sementara tugas-tugas lainnya dapat diselesaikan dari rumah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.
“Jadi intinya kalau saya mendukung. Gak usah jauh-jauh kita menyuruh anak kita kerja saja tidak harus ketemu. Karena kemajuan jaman dan menyesuaikan dengan kemajuan,” katanya.
Selain mendukung kebijakan WFA, Muhajirin juga menilai pemangkasan anggaran perjalanan dinas serta ATK dapat memberikan penghematan signifikan bagi keuangan negara jika diterapkan dengan baik.
“Kita memaklumi kebijakan ini, Presiden Prabowo mungkin sudah lama memiliki ide ini tapi baru berkesempatan merubah saat menjabat Presiden, apalagi sudah dikeluarkannya Inpres. Artinya tinggal pelaksanaanyanya saja,” terangnya.
Anggota DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kapuas dan Pulang Pisau menyoroti. Bahwa dengan kemajuan teknologi, banyak dokumen kini dapat diakses secara digital, sehingga mengurangi kebutuhan cetak dan penggunaan ATK.
“Anggaran ATK dipotong 70-80 persen. Artinya orang tidak perlu lagi mencetak dokumen cukup diperlihatkan melalui ponsel kita. Itu luar biasa penghematan,” katanya.
Menurutnya dengan adanya penghematan tersebut yang dilakukan di seluruh Indonesia, anggaran tersebut bisa dipergunakan untuk pembangunan disektor yang lain.
Selain itu, Muhajirin juga menekankan pentingnya pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang dinilai masih bisa dikurangi tanpa mengganggu efektivitas kerja pemerintahan.
“Pemerintah tentu bijak dalam menentukan instansi mana yang masih membutuhkan perjalanan dinas dan mana yang bisa dikurangi. Yang terpenting adalah penghematan itu berapa dan digunakan untuk apa itu yang penting,” pungkasnya.(hfz)