PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO– Ketua DPRD Kalteng
Wiyatno memimpin rombongan Komisi III, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke
Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banyak hal yang digali oleh
Komisi III DPRD Kalteng dalam kunjungan tersebut, yakni diantarnya tata kelola
pemerintahan, penanganan dan pemetaan bencana, dan juga penanganan bencana.
“Kunker DPRD Kalteng ini dalam rangka
menambah referensi dan masukan terkait berbagai persoalan dalam pemerintahan.
Kita ingin melihat tata kelola pemerintahan dan penanganan berbagai persoalan.
Untuk Komisi III kita ke Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” kata Ketua
DPRD Kalteng Wiyatno, usai pulang dari Kunker, Sabtu (9/10).
Dia mengatakan, Komisi III DPRD Kalteng Kunker
ke Banjarbatu untuk mengetahui pemetaan daerah bencana yang diperlukan untuk
mendeteksi daerah yang mempunyai potensi bencana. Hal ini bertujuan untuk
mensiasati terjadinya bencana.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi III
melakukan kunjungan kerja ke BPBD Kota Banjarbaru untuk mengetahui bagaimana
Program Pemetaan Daerah Rawan Bencana di Kota Banjarbaru. Itu mengingat kondisi
alam Provinsi Kalimantan Selatan tidak jauh berbeda dengan Provinsi Kalimantan
Tengah, sehingga bencana yang sering terjadi adalah banjir, kebakaran hutan
dan lahan serta bencana angin puting beliung dan tanah longsor,” ucapnya.
Menurutnya, hal yang harus diingat adalah penanganan
bencana tidak lepas dari masalah penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Data sosial masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting.
Data sosial ekonomi masyarakat miskin bersifat
dinamis, sehingga pemutakhiran data semestinya dilakukan secara periodik guna
menghindari kesalahan data untuk penerima bantuan.
“verifikasi dan
validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus terus dilakukan agar terpenuhi
data yang valid dan akurat untuk ketepatan sasaran penyaluran beragam bantuan
sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah. Mengingat Kota banjarbaru, urutan
15 terbaik seluruh Indonesia dalam hal pengelolaan data terpadu kesejahteraan
sosial di kota Banjarbaru. Oleh karena itu, Komisi III ingin mengetahui
bagaimana Program pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial di kota
Banjarbaru,” pungkasnya.