PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery mengakui bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya telah melakukan upaya konkrit untuk menekan inflasi, mengingat Kota Palangkaraya berada di peringkat kelima inflasi tertinggi pada bulan Oktober lalu.
“Masalah inflasi ini kita tunggu pada awal atau pertengahan Desember, seperti apa hasilnya. Karena dari Pemko sudah berupaya mengatasi inflasi yang cukup tinggi di Kota Palangkaraya,” terangnya pada Rabu siang (22/11/2023).
Menurutnya, faktor seperti cuaca, terjadinya Karhutla, hancurnya jalan di Jalan Taruna menuju Jalan Lintas Palangkaraya ke Pulang Pisau adalah sumber penyumbang inflasi.
“Kita tunggu upaya Pemko kedepannya seperti apalagi. Misalnya, seperti pasar murah, operasi pasar, pasar penyangga salah satu cara yang dapat dilakukan Pemko dengan menjual harga bahan pokok di bawah harga pasar,” ungkapnya.
Politisi Partai Golongan Karya tersebut berharap akan ada upaya konkrit dari Pemko Palangkaraya. Menurutnya 70% kebutuhan bahan pokok masyarakat di Palangkaraya disangga oleh Kota Banjarmasin dan pulau Jawa. (*jef/pri)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi B DPRD Kota Palangkaraya, Khemal Nasery mengakui bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Palangkaraya telah melakukan upaya konkrit untuk menekan inflasi, mengingat Kota Palangkaraya berada di peringkat kelima inflasi tertinggi pada bulan Oktober lalu.
“Masalah inflasi ini kita tunggu pada awal atau pertengahan Desember, seperti apa hasilnya. Karena dari Pemko sudah berupaya mengatasi inflasi yang cukup tinggi di Kota Palangkaraya,” terangnya pada Rabu siang (22/11/2023).
Menurutnya, faktor seperti cuaca, terjadinya Karhutla, hancurnya jalan di Jalan Taruna menuju Jalan Lintas Palangkaraya ke Pulang Pisau adalah sumber penyumbang inflasi.
“Kita tunggu upaya Pemko kedepannya seperti apalagi. Misalnya, seperti pasar murah, operasi pasar, pasar penyangga salah satu cara yang dapat dilakukan Pemko dengan menjual harga bahan pokok di bawah harga pasar,” ungkapnya.
Politisi Partai Golongan Karya tersebut berharap akan ada upaya konkrit dari Pemko Palangkaraya. Menurutnya 70% kebutuhan bahan pokok masyarakat di Palangkaraya disangga oleh Kota Banjarmasin dan pulau Jawa. (*jef/pri)
