Optimistis Pembangunan di Tahun 2020 Tidak Terganggu

PALANGKA
RAYA–
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke
kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangungan Daerah
(Bappedalitbang) Kota Palangka Raya, Jumat (19/6).

Ketua Komisi B DPRD
Kota Palangka Raya, Neni A Lambung mengatakan, pihaknya mengetahui jika saat
ini mitra kerjanya memiliki permasalahan dan beberapa kendala dalam
melaksanakan tugasnya. Maka, sebagai rekan sekaligus mitra dalam bekerja di
pemerintahan, pihaknya wajib mendengarkan dan menampung aspirasi-aspirasi yang
disampaikan.

“Kami ingin memastikan
apa saja kendala yang dihadapi Bappedalitbang selama pandemi Covid-19, pastinya
berkaitan dengan anggaran. Namun, meski anggaran telah dirasionalisasikan
hingga 50 persen, pekerjaan mereka tetap terlaksana dengan baik,” kata Neny
usai melakukan kunjungan, Jumat (19/6).

Sementara dalam hal
pembangunan, sambungnya, sama sekali tidak berpengaruh, Dimana
Bappedalitbang  menyampaikan akan tetap
dilakukan pembangunan namun secara bertahap mengingat anggarannya baru
dimasukkan pada anggaran perubahan.

“Kita berharap pandemi
ini tidak berlangsung lama, karena biasanya penyerapan anggaran akan banyak
pada masa penerapan PSBB. Namun kami cukup optimistis, pembangunan di tahun
2020 ini tidak akan terganggu karena sebagian akan dilakukan di anggaran perubahan,”
ungkapnya.

Ketua DPC PDI
Perjuangan Kota Palangka Raya ini memberikan pengertian kepada masyarakat
terkait proses pembangunan, dimana pembangunan di daerah tetap akan dilakukan
namun secara bergantian dan mendahulukan wilayah yang memang kondisinya
mendesak dan memang betul-betul harus mendapatkan penanganan.

“Kita fokuskan pada penanganan Covid-19 dulu,
karena ini bencana yang tidak di kehendaki oleh siapapun. Perlu di ketahui,
untuk pembangunan tidak bisa berjalan singkat namun secara bertahap.  Misalkan penanganan untuk penanggulangan
banjir, akan dilakukan di wilayah yang lebih rawan dan harus segera dilakukan
penanganan. Penanganan itu contohnya normalisasi drainase, perbaikan
drainasenya, bisa diperlebar dan diperdalam. Untuk itu, masyarakat harus
bersabar,” tutup Neny.

PALANGKA
RAYA–
Anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke
kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangungan Daerah
(Bappedalitbang) Kota Palangka Raya, Jumat (19/6).

Ketua Komisi B DPRD
Kota Palangka Raya, Neni A Lambung mengatakan, pihaknya mengetahui jika saat
ini mitra kerjanya memiliki permasalahan dan beberapa kendala dalam
melaksanakan tugasnya. Maka, sebagai rekan sekaligus mitra dalam bekerja di
pemerintahan, pihaknya wajib mendengarkan dan menampung aspirasi-aspirasi yang
disampaikan.

“Kami ingin memastikan
apa saja kendala yang dihadapi Bappedalitbang selama pandemi Covid-19, pastinya
berkaitan dengan anggaran. Namun, meski anggaran telah dirasionalisasikan
hingga 50 persen, pekerjaan mereka tetap terlaksana dengan baik,” kata Neny
usai melakukan kunjungan, Jumat (19/6).

Sementara dalam hal
pembangunan, sambungnya, sama sekali tidak berpengaruh, Dimana
Bappedalitbang  menyampaikan akan tetap
dilakukan pembangunan namun secara bertahap mengingat anggarannya baru
dimasukkan pada anggaran perubahan.

“Kita berharap pandemi
ini tidak berlangsung lama, karena biasanya penyerapan anggaran akan banyak
pada masa penerapan PSBB. Namun kami cukup optimistis, pembangunan di tahun
2020 ini tidak akan terganggu karena sebagian akan dilakukan di anggaran perubahan,”
ungkapnya.

Ketua DPC PDI
Perjuangan Kota Palangka Raya ini memberikan pengertian kepada masyarakat
terkait proses pembangunan, dimana pembangunan di daerah tetap akan dilakukan
namun secara bergantian dan mendahulukan wilayah yang memang kondisinya
mendesak dan memang betul-betul harus mendapatkan penanganan.

“Kita fokuskan pada penanganan Covid-19 dulu,
karena ini bencana yang tidak di kehendaki oleh siapapun. Perlu di ketahui,
untuk pembangunan tidak bisa berjalan singkat namun secara bertahap.  Misalkan penanganan untuk penanggulangan
banjir, akan dilakukan di wilayah yang lebih rawan dan harus segera dilakukan
penanganan. Penanganan itu contohnya normalisasi drainase, perbaikan
drainasenya, bisa diperlebar dan diperdalam. Untuk itu, masyarakat harus
bersabar,” tutup Neny.