PALANGKA RAYA-Walaupun
kabut asap kian pekat menyelimuti Kota Palangka Raya beberapa hari ini, dan
sudah menganggu aktivitas proses pembelajaran di sekolah, sampai terganggunya
penerbangan tak membuat Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menaikan status
siaga menjad tanggap darurat.
Oleh karenanya kalangan
dewan menilai harusnya tanpa menunggu status tersebut harus ada kebijakan yang
diambil sebagai penanganan pada masa karhutla seperti sekarang ini, terutama di
dunia pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kota Palangka Raya
Noorkhalis Ridha.
“Ya tanpa harus
menunggu kenaikan status adanya kebijakan yang diambil terutama untuk peserta
didik anak-anak yang masih PAUD, TK, dan juga SD,†ujarnya, baru-baru ini.
Ridha mengatakan, yang
diperlukan masyarakat saat ini adalah action dari pemerintah dalam
penanggulangan karhutla yang berkaitan dengan masyarakat banyak, selain
pendidikan segi kesehatan harus jadi perhatian penuh.
“Karena dampak asap
inikan sangat berbahaya bagi kita semua, apalagi anak-anak yang sangat jelas
berpotensi besar berpengaruh pada kesehatan mereka,†terangnya.
Menurut Politikus
Partai PAN ini, berbicara tentang status karhutla juga bukan kewenangan penuh dari
pemerintah saja, namun ada lembaga seperti BNPB yang lebih tahu apa saja
kategori atau standar penentuan status tersebut.
“Balik lagi pada
kewenangannnya untuk karhutla ini, hanya saja kebijakan penanggulangan ini
harus betul-betul direspon cepat oleh pemerintah, agar masyarakat merasakan
kehadiran pemerintah pada kondisi sekarang ini,†pungkas Ridha. (ari)