PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen berdampak langsung pada aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. Salah satu tugas utama lembaga legislatif ini adalah menjalankan fungsi pengawasan dan turun langsung ke masyarakat. Namun, dengan anggaran yang dikurangi, ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengungkapkan bahwa kebijakan pemangkasan ini mempengaruhi tugas dan kinerja DPRD, terutama dalam melakukan studi banding ke luar daerah.
Menurutnya, perjalanan dinas menjadi bagian penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah serta efektivitas kerja Dewan.
“Pemotongan ini cukup berdampak. Perjalanan dinas itu penting bagi DPRD untuk melakukan pengawasan dan studi banding guna meningkatkan kinerja. Dengan anggaran yang dikurangi, tentu ada keterbatasan,” ujar Hatir saat ditemui di Gedung DPRD Kota Palangka Raya, Senin (10/3/2025).
Ia menambahkan, pemberitahuan resmi terkait pemotongan anggaran baru diterima beberapa hari lalu. Sementara itu, sejak Januari, anggaran sudah mulai digunakan. Dengan pemangkasan hingga 50 persen dari pagu anggaran, ketersediaan dana untuk sisa tahun ini menjadi sangat terbatas.
“Kalau langsung dipotong setengahnya dari total anggaran, tentu ini sangat berpengaruh. Sisa anggaran yang tersedia bisa dibilang hampir habis,” katanya.
Diketahui, anggaran perjalanan dinas DPRD Kota Palangka Raya sebelumnya mencapai Rp15 miliar. Dengan pemangkasan ini, dana yang tersisa hanya sekitar Rp7,5 miliar. Padahal, perjalanan dinas merupakan bagian dari tugas utama DPRD dalam mengawasi kebijakan dan program pemerintah daerah.
Hatir berharap ada kebijakan lanjutan yang dapat mengakomodasi kebutuhan DPRD agar fungsi pengawasan tetap optimal. Ia juga mengusulkan kemungkinan adanya pengecualian bagi DPRD, mengingat tugas mereka berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Hingga kini, pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan tersebut.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Hatir menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen menjalankan tugasnya. Salah satu alternatif yang akan ditempuh adalah meningkatkan pertemuan langsung dengan masyarakat sebagai upaya menggantikan kunjungan kerja ke luar daerah.
“Kami tidak akan mengurangi kinerja. Justru kami akan lebih banyak bertemu langsung dengan masyarakat untuk mendengar aspirasi mereka,” pungkasnya. (ndo)