PALANGKA
RAYA, KALTENGPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui Gugus Tugas
Covid-19 setempat, telah berupaya maksimal dalam percepatan penanganan Covid-19
di Kota Cantik Palangka Raya.
Bahkan,
surat instruksi Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin juga telah diterbitkan
30 Juni lalu. Yakni, berkaitan tentang percepatan penanganan Covid-19 di area
zona merah dan pelaksanaan wajib protokol kesehatan di wilayah Kota Palangka
Raya.
Selain itu,
rencana Gugus Tugas Kota Palangka Raya juga akan melakukan rapid test massal di
sejumlah titik yang ditentukan. Namun upaya tersebut rupanya tidak berjalan
mulus seperti yang diharapkan. Pasalnya ada sejumlah masyarakat menolak rencana
rapid test massal di wilayahnya. Seperti warga yang bermukim di Jalan Murjani
Bawah.
Nah, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto langsung
menanggapi hal tersebut. Menurutnya adanya
penolakan masyarakat, timbul akibat kurangnya sosialisasi serta informasi yang
diterima masyarakat.
“Terkait
hal ini, menurut saya ada beberapa alasan mengapa warga menolak. Pertama,
kurangnya sosialisasi yang lebih masif dilakukan oleh pemerintah,” kata
Sigit K Yunianto, Kamis (2/7).
Sehingga kesan yang didapatkan, bahwa setiap
orang yang positif akan mendapatkan kesulitan. Ia juga menyebut ada rasa ketakutan
di masyarakat jika nantinya dinyatakan positif Covid-19 karena rapid test.
Oleh karena
itu tambahnya, pemerintah kota perlu memberikan sosialisasi dan informasi yang
dinilai masih kurang. Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah lebih masif lagi dalam
memberikan sosialisasi secara humanis kepada masyarakat.
“Sebab,
pelaksanaan rapid test sangat dibutuhkan. Jika ada yang menolak, harus dicari
cara agar test tetap bisa dilakukan. Hal ini perlu lakukan komunikasi secara
terus menerus. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk melakukan pendekatan
kepada masyarakat secara persuasif,” pungkasnya.