PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan akan pentingnya pemberantasan korupsi di tingkat wilayah setempat.
Anggota DPRD Murung Raya (Mura) Mahyono berharap jangan ada lagi Kades atau perangkat desa yang terjerat dalam kasus korupsi.
“Perluasan alokasi dana desa memberikan peluang yang lebih besar, namun juga membawa risiko penyalahgunaan dana. Hal ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, Jumat (19/9/2024).
Politisi PKB ini berharap, para perangkat desa dapat memiliki pemahaman lebih baik, tentang tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
“Jangan sampai kepala desa atau perangkat desa terjerat kasus korupsi dan berurusan dengan aparat penegak hukum,” katanya.
Menurutnya desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan, dan diharapkan desa di Mura dapat menjadi zona bebas korupsi.
Legislator Mahyono berharap juga, para kepala desa dan perangkatnya, dapat mengedepankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Setelah melalui bimtek ini, semua pihak diminta dapat mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan desa antikorupsi. (kpg)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Perangkat desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan akan pentingnya pemberantasan korupsi di tingkat wilayah setempat.
Anggota DPRD Murung Raya (Mura) Mahyono berharap jangan ada lagi Kades atau perangkat desa yang terjerat dalam kasus korupsi.
“Perluasan alokasi dana desa memberikan peluang yang lebih besar, namun juga membawa risiko penyalahgunaan dana. Hal ini sangat memprihatinkan,” ujarnya, Jumat (19/9/2024).
Politisi PKB ini berharap, para perangkat desa dapat memiliki pemahaman lebih baik, tentang tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.
“Jangan sampai kepala desa atau perangkat desa terjerat kasus korupsi dan berurusan dengan aparat penegak hukum,” katanya.
Menurutnya desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan, dan diharapkan desa di Mura dapat menjadi zona bebas korupsi.
Legislator Mahyono berharap juga, para kepala desa dan perangkatnya, dapat mengedepankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Setelah melalui bimtek ini, semua pihak diminta dapat mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan desa antikorupsi. (kpg)
