KASONGAN, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan. Menyoroti secara serius tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2024 yang mencapai angka 54,67 persen.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra Wahidin, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pidato Bupati Katingan, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (22/7).
Wahidin menegaskan, bahwa angka Silpa yang signifikan ini memerlukan perhatian dan pencermatan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Katingan. Menurutnya, besaran Silpa tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Kondisi ini berpotensi menghambat laju program-program pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat,” ucapnya.
Fraksi Gerindra menyampaikan harapannya. Agar ke depan, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Katingan dapat lebih diselaraskan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, Wahidin juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kami dari Fraksi Gerindra berharap dengan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Silpa yang tinggi dapat diminimalisir di masa mendatang. Optimalisasi penyerapan anggaran harus mampu mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik demi kemajuan Kabupaten Katingan secara menyeluruh,” tandasnya.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan. Menyoroti secara serius tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2024 yang mencapai angka 54,67 persen.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra Wahidin, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pidato Bupati Katingan, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (22/7).
Wahidin menegaskan, bahwa angka Silpa yang signifikan ini memerlukan perhatian dan pencermatan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Katingan. Menurutnya, besaran Silpa tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Kondisi ini berpotensi menghambat laju program-program pembangunan yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat,” ucapnya.
Fraksi Gerindra menyampaikan harapannya. Agar ke depan, proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Katingan dapat lebih diselaraskan dengan skala prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, Wahidin juga menekankan pentingnya mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan, agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kami dari Fraksi Gerindra berharap dengan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Silpa yang tinggi dapat diminimalisir di masa mendatang. Optimalisasi penyerapan anggaran harus mampu mempercepat realisasi program pembangunan dan pelayanan publik demi kemajuan Kabupaten Katingan secara menyeluruh,” tandasnya.(eri/kpg)
