KASONGAN, PROKALTENG.CO – Menjelang pembahasan anggaran yang tinggal berapa bulan lagi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan H Hanafi, meminta pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026 mendatang.
“Ini karena masih banyaknya usulan dan kebutuhan warga yang dinilai belum terakomodasi dalam kebijakan anggaran sebelumnya. Ditambah lagi dengan efisiensi anggaran,” kata H Hanafi, Kamis (17/7).
Diungkapkan Hanafi, selama ini banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui reses maupun kanal-kanal komunikasi lainnya, belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Katingan.
“Pemerintah daerah harus mendengarkan lebih seksama apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai program yang disusun tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,” ujar Hanafi.
Politisi PPP ini menekankan pentingnya responsifitas pemerintah terhadap suara rakyat. Dia berharap agar di tahun anggaran 2026, perencanaan dan alokasi dana dapat lebih berpihak kepada kepentingan publik.
“Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan berbagai program lain yang langsung menyentuh kehidupan warga,” tambahnya.
Oleh karena itu dia ingin agar tim anggaran pemerintah daerah dan dinas terkait dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap setiap aspirasi yang masuk.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar mencerminkan prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat Katingan. Sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tandasnya.(eri)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Menjelang pembahasan anggaran yang tinggal berapa bulan lagi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan H Hanafi, meminta pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026 mendatang.
“Ini karena masih banyaknya usulan dan kebutuhan warga yang dinilai belum terakomodasi dalam kebijakan anggaran sebelumnya. Ditambah lagi dengan efisiensi anggaran,” kata H Hanafi, Kamis (17/7).
Diungkapkan Hanafi, selama ini banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, baik melalui reses maupun kanal-kanal komunikasi lainnya, belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi ini, menurutnya, dapat menghambat pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Katingan.
“Pemerintah daerah harus mendengarkan lebih seksama apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai program yang disusun tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,” ujar Hanafi.
Politisi PPP ini menekankan pentingnya responsifitas pemerintah terhadap suara rakyat. Dia berharap agar di tahun anggaran 2026, perencanaan dan alokasi dana dapat lebih berpihak kepada kepentingan publik.
“Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan berbagai program lain yang langsung menyentuh kehidupan warga,” tambahnya.
Oleh karena itu dia ingin agar tim anggaran pemerintah daerah dan dinas terkait dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap setiap aspirasi yang masuk.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa APBD 2026 benar-benar mencerminkan prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat Katingan. Sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tandasnya.(eri)
