Pokok Pikiran DPRD Gunung Mas Mandek, Warga Pertanyakan Janji Reses

KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Sejumlah warga di Daerah Pemilihan II, Kabupaten Gunung Mas, menyuarakan kekecewaan karena pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD setempat untuk tahun anggaran 2025 belum juga direalisasikan. Aspirasi yang semestinya ditindaklanjuti melalui program pembangunan, justru belum terlihat wujudnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana komunikasi dan tanggung jawab politik dewan terhadap janji-janji reses yang disampaikan sebelumnya. Padahal, ketentuan mengenai pokir telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 29, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, lemahnya komunikasi antara legislatif dan warga menjadi pemicu utama pokir tak kunjung tersalurkan.

“Kenapa sampai saat ini belum ada yang terlisasasi, dan belum ada juga pemberitahuan dari pihak Anggota DPRD yang ada di Gunung Mas. Bahkan, kami merasa aspirasi kami tidak didengar oleh DPRD Gunung Mas,” kata salah seorang warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Gunung Mas dari Fraksi Gerindra, Sahriah, buka suara. Ia menjelaskan bahwa belum tersalurkannya pokir disebabkan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Meski begitu, Sahriah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun saat masa reses. Pokir tersebut, lanjutnya, akan diupayakan melalui musyawarah dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah maupun pusat.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengusahakan komunikasi ke Pemda, terkait pokir ini bisa tersampaikan ke masyarakat, sehingga apa yang kami janjikan ketika reses dapat tersalurkan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menyatakan akan meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat, termasuk melalui agenda pertemuan rutin.

“Kami dari Fraksi Gerindra berjanji untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan,” katanya. (nya)

KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Sejumlah warga di Daerah Pemilihan II, Kabupaten Gunung Mas, menyuarakan kekecewaan karena pokok pikiran (pokir) dari anggota DPRD setempat untuk tahun anggaran 2025 belum juga direalisasikan. Aspirasi yang semestinya ditindaklanjuti melalui program pembangunan, justru belum terlihat wujudnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana komunikasi dan tanggung jawab politik dewan terhadap janji-janji reses yang disampaikan sebelumnya. Padahal, ketentuan mengenai pokir telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 29, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, lemahnya komunikasi antara legislatif dan warga menjadi pemicu utama pokir tak kunjung tersalurkan.

“Kenapa sampai saat ini belum ada yang terlisasasi, dan belum ada juga pemberitahuan dari pihak Anggota DPRD yang ada di Gunung Mas. Bahkan, kami merasa aspirasi kami tidak didengar oleh DPRD Gunung Mas,” kata salah seorang warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Gunung Mas dari Fraksi Gerindra, Sahriah, buka suara. Ia menjelaskan bahwa belum tersalurkannya pokir disebabkan adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

Meski begitu, Sahriah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun saat masa reses. Pokir tersebut, lanjutnya, akan diupayakan melalui musyawarah dan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah maupun pusat.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin mengusahakan komunikasi ke Pemda, terkait pokir ini bisa tersampaikan ke masyarakat, sehingga apa yang kami janjikan ketika reses dapat tersalurkan dengan baik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menyatakan akan meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan masyarakat, termasuk melalui agenda pertemuan rutin.

“Kami dari Fraksi Gerindra berjanji untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan,” katanya. (nya)