KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Daerah hulu Kabupaten Gunung Mas masih tergolong wilayah rawan pangan. Hal ini menjadi perhatian kalangan DPRD setempat yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar meningkatkan peran dalam memberdayakan masyarakat di daerah tersebut.
“Khusus di wilayah hulu yakni di Kecamatan Miri Manasa, yang saat ini masih mendapat penilaian daerah yang rawan pangan. Maka kami berharap harus ada peran dari pemerintah agar bisa memberdayakan hal itu,” ucap Anggota DPRD Gunung Mas, Singong, belum lama ini.
Politikus dari partai berlambang burung garuda itu menilai, potensi sumber daya alam (SDA) di wilayah hulu harus dimanfaatkan maksimal untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan pelatihan berbasis potensi lokal.
“Maka dengan SDA yang ada, perlu peran pemerintah untuk peningkatan SDM hingga berhasil, sehingga kalau mengalami perkembangan nantinya, otomatis penilaian rawan pangan itu tidak akan ada lagi,” sarannya.
Lebih lanjut, legislator dari Dapil III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahut, Miri Manasa, dan Damang Batu ini juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kemudian untuk OPD terkait, bisa meningkatkan jalan sana, termasuk pendidikan dan kesehatan, namun tidak akan jalan kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah termasuk pengawasannya,” pungkasnya. (nya)
KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Daerah hulu Kabupaten Gunung Mas masih tergolong wilayah rawan pangan. Hal ini menjadi perhatian kalangan DPRD setempat yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar meningkatkan peran dalam memberdayakan masyarakat di daerah tersebut.
“Khusus di wilayah hulu yakni di Kecamatan Miri Manasa, yang saat ini masih mendapat penilaian daerah yang rawan pangan. Maka kami berharap harus ada peran dari pemerintah agar bisa memberdayakan hal itu,” ucap Anggota DPRD Gunung Mas, Singong, belum lama ini.
Politikus dari partai berlambang burung garuda itu menilai, potensi sumber daya alam (SDA) di wilayah hulu harus dimanfaatkan maksimal untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memberikan pelatihan berbasis potensi lokal.
“Maka dengan SDA yang ada, perlu peran pemerintah untuk peningkatan SDM hingga berhasil, sehingga kalau mengalami perkembangan nantinya, otomatis penilaian rawan pangan itu tidak akan ada lagi,” sarannya.
Lebih lanjut, legislator dari Dapil III yang meliputi Kecamatan Tewah, Kahut, Miri Manasa, dan Damang Batu ini juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur dasar seperti akses transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kemudian untuk OPD terkait, bisa meningkatkan jalan sana, termasuk pendidikan dan kesehatan, namun tidak akan jalan kalau tidak ditangani secara serius oleh pemerintah termasuk pengawasannya,” pungkasnya. (nya)
