MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Barito Utara, Nanuk Saritani. Melihat peringatan Hari Bakti KE 80 PUPR, sebagai momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi partisipatif terhadap kinerja pembangunan infrastruktur.
Ia menyampaikan apresiasi, namun menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan.
Nanuk berpendapat, infrastruktur yang berkeadilan adalah infrastruktur yang dibangun berdasarkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat, bukan hanya berdasarkan perencanaan teknis semata.
Untuk itu, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus lebih substansial.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pekerja PUPR. Namun, apresiasi terbaik adalah dengan memastikan karya mereka tepat guna dan sesuai kebutuhan warga. Peran DPRD di sini adalah memastikan suara konstituen kami didengar sejak awal perencanaan,” kata Nanuk Saritani, Rabu (3/12).
Ia mengusulkan. Agar Dinas PUPR lebih intensif melakukan sosialisasi dan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan pemuda, sebelum proyek dimulai. Evaluasi pasca pembangunan juga perlu melibatkan penerima manfaat.
“Dengan evaluasi partisipatif, kita bangun infrastruktur sekaligus memperkuat demokrasi. Hasilnya akan lebih berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh setiap kalangan, seperti harapan Bupati,” pungkasnya. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Barito Utara, Nanuk Saritani. Melihat peringatan Hari Bakti KE 80 PUPR, sebagai momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi partisipatif terhadap kinerja pembangunan infrastruktur.
Ia menyampaikan apresiasi, namun menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan.
Nanuk berpendapat, infrastruktur yang berkeadilan adalah infrastruktur yang dibangun berdasarkan kebutuhan riil dan aspirasi masyarakat, bukan hanya berdasarkan perencanaan teknis semata.
Untuk itu, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus lebih substansial.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pekerja PUPR. Namun, apresiasi terbaik adalah dengan memastikan karya mereka tepat guna dan sesuai kebutuhan warga. Peran DPRD di sini adalah memastikan suara konstituen kami didengar sejak awal perencanaan,” kata Nanuk Saritani, Rabu (3/12).
Ia mengusulkan. Agar Dinas PUPR lebih intensif melakukan sosialisasi dan meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan pemuda, sebelum proyek dimulai. Evaluasi pasca pembangunan juga perlu melibatkan penerima manfaat.
“Dengan evaluasi partisipatif, kita bangun infrastruktur sekaligus memperkuat demokrasi. Hasilnya akan lebih berkelanjutan dan benar-benar dirasakan oleh setiap kalangan, seperti harapan Bupati,” pungkasnya. (ren/kpg)
