SAMPIT
– Misi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H
Muhammad Rudini Darwan Ali dan H Samsudin yang diusung Partai Amanat Nasional,
(PAN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hanura, adalah untuk mengembangkan
sistem pemerintahan yang bersih, transparan/akuntabel, berkinerja tinggi, dan
mengutamakan pelayanan publik atau good governance.
Bagi
pasangan ini pemerintah daerah wajib melayani semua masyarakatnya dalam
memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semua
kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah selaku
penyelenggara, baik dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut
tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar.
Disampaikannya,
masyarakat pun menginginkan penyelenggaraan yang pemerintahan yang efektif,
efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Kalau
di bawah kepemimpinan kami nanti masyarakat Kabupaten Kotim akan menikmati
sebuah sistem kepemerintahan yang bergeser dari good goverment ke good
governance. Pemerintah dan masyarakat itu sejajar dan setara. Dengan demikian,
pemerintah tidak lagi dilihat oleh masyarakat sebagai yang otoriter, tetapi
menjadi mitra kerja yang sifatnya menfasilitasi kepentingan masyarakat,”
ujarnya Kamis (8/10).
Menurut
Rudini, misi itu menunjukkan adanya keinginan kuat pasangan Kotim Bercahaya
untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Sehingga tata
kelola pemerintahan Kabupaten Kotim dapat berjalan dengan baik yang nantinya
diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk
pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 mendatang tata kelola
pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.
“Reformasi
birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin
transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Kami ingin pelayanan publik
yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan smart regency dimana
pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotim dapat diakses dan
dikontrol oleh masyarakat,†terangnya.
Rudini
juga ingin pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan
masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media.
Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan
pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi
pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.
“Kami
nanti juga akan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) dalam
tugasnya melayani masyarakat serta mengembangkan potensi dan meningkatkan
kemampuan mereka sehingga dihasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi
kerja,” ucapnya
Mantan
Wakil DPRD Kabupaten ini juga mengatakan dirinya juga akan mendukung dan
mendorong pengembangan inovasi ASN di Kabupaten Kotim berdasarkan regulasi yang
ada, serta penghargaan terhadap ASN yang
berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi.
“Selain itu juga kami akan mendorong dan
mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan
transparansi pengelolaan pemerintahan yang terbuka dan terukur, serta
menciptakan pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan
informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e-government,”
tutupnya.