Bansos Tunai Baru Dirasakan 2 Juta KPM

Dari target 9 juta, pemberian bantuan sosial
(bansos) tunai baru menyentuh sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah terus berupaya menggenjot penyaluran dengan sejumlah skema. Salah
satunya, pelibatan komunitas di daerah.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian
Sosial Asep Sasa Purnama mengungkapkan, ada 8 juta data KPM yang masuk ke
Kemensos. Namun, data tersebut tidak bisa serta-merta digunakan untuk kemudian
dikirimi uang. Ada proses cleansing yang harus dilalui. ”Harus kita cleansing.
Karena syaratnya kan tidak boleh dobel,” ujarnya dalam temu media virtual
kemarin (14/5).

Pihaknya mesti memadukan data tersebut dengan
data penerima program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan
nontunai (BPNT). Hambatan lain, menurut pria yang biasa disapa Sasa itu, adalah
pengiriman data agak lambat dari pemerintah daerah. Sebab, sejumlah daerah
harus meng-update data dari awal.

Data yang sudah di-cleansing langsung
diserahkan ke PT Pos Indonesia. Selanjutnya, PT Pos melakukan pemetaan untuk
menentukan strategi penyaluran karena bansos tunai itu ditujukan kepada KPM di
seluruh wilayah Indonesia. ”Kalau menyalurkan di Jakarta saja mungkin relatif
mudah. Kalau di seluruh wilayah Indonesia yang notabene kepulauan, tentu ini
tantangan luar biasa,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kata dia, PT Pos telah
membuat tiga klaster penyaluran. Yakni, daerah mudah dijangkau, agak susah, dan
paling jauh. Untuk wilayah paling jauh, lanjut Sasa, pegawai PT Pos sampai
menggunakan pesawat kecil. ”Jadi, kalau mau ke sana harus dicermati waktunya,”
paparnya.

Selain itu, PT Pos berniat menggandeng
komunitas dan lembaga yang dekat dengan warga di daerah target penyaluran. Hal
itu dilakukan dengan mempertimbangkan kekosongan kantor pos di wilayah tersebut
sehingga menyulitkan warga yang ingin mengambil bansos tunai miliknya. 

Dari target 9 juta, pemberian bantuan sosial
(bansos) tunai baru menyentuh sekitar 2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Pemerintah terus berupaya menggenjot penyaluran dengan sejumlah skema. Salah
satunya, pelibatan komunitas di daerah.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian
Sosial Asep Sasa Purnama mengungkapkan, ada 8 juta data KPM yang masuk ke
Kemensos. Namun, data tersebut tidak bisa serta-merta digunakan untuk kemudian
dikirimi uang. Ada proses cleansing yang harus dilalui. ”Harus kita cleansing.
Karena syaratnya kan tidak boleh dobel,” ujarnya dalam temu media virtual
kemarin (14/5).

Pihaknya mesti memadukan data tersebut dengan
data penerima program keluarga harapan (PKH) dan program bantuan pangan
nontunai (BPNT). Hambatan lain, menurut pria yang biasa disapa Sasa itu, adalah
pengiriman data agak lambat dari pemerintah daerah. Sebab, sejumlah daerah
harus meng-update data dari awal.

Data yang sudah di-cleansing langsung
diserahkan ke PT Pos Indonesia. Selanjutnya, PT Pos melakukan pemetaan untuk
menentukan strategi penyaluran karena bansos tunai itu ditujukan kepada KPM di
seluruh wilayah Indonesia. ”Kalau menyalurkan di Jakarta saja mungkin relatif
mudah. Kalau di seluruh wilayah Indonesia yang notabene kepulauan, tentu ini
tantangan luar biasa,” ungkapnya.

Sampai saat ini, kata dia, PT Pos telah
membuat tiga klaster penyaluran. Yakni, daerah mudah dijangkau, agak susah, dan
paling jauh. Untuk wilayah paling jauh, lanjut Sasa, pegawai PT Pos sampai
menggunakan pesawat kecil. ”Jadi, kalau mau ke sana harus dicermati waktunya,”
paparnya.

Selain itu, PT Pos berniat menggandeng
komunitas dan lembaga yang dekat dengan warga di daerah target penyaluran. Hal
itu dilakukan dengan mempertimbangkan kekosongan kantor pos di wilayah tersebut
sehingga menyulitkan warga yang ingin mengambil bansos tunai miliknya.