PROKALTENG.CO – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S. Ampung menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (Jabar).
Rakor secara resmi dibuka Menteri Dalam (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian, Senin (27/10/2025).
Rakor ini merupakan bagian dari kegiatan Retreat Nasional Sekda Se-Indonesia yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto, Minggu (26/10/2025).
Forum strategis yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama sejumlah Kementerian/Lembaga ini berlangsung selama 4 hari pada 26-29 Oktober 2025.
Serangkaian diskusi tematik, pembekalan kebijakan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 Kementerian/Lembaga digelar dalam forum strategis ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Plt. Sekda Kalteng yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng bergabung bersama Sekda dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam forum ini yang membahas penyelarasan program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah.
Sebanyak 1104 peserta yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi dan 514 Sekda Kabupaten/Kota serta Kepala Bappeda se-Indonesia ambil bagian dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Sinkronisasi Pusat dan Daerah tidak hanya mencakup perencanaan dan anggaran, tetapi juga meliputi waktu, target, dan kualitas program.
”Melalui Rakor ini, perencanaan daerah diharapkan dapat mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor,” ujar Leonard dalam keterangannya.
Selain itu, Rakor ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan usulan atau masukan, tantangan, dan kebutuhan di daerah, khususnya dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).
Hadir dalam Rakor kali ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyiapkan usulan program strategis untuk tahun anggaran 2026 yang disusun berdasarkan prioritas daerah dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Sementara itu, Rakor kali ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Kesehatan. (biroadpimkalteng)