PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Herson B. Aden mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran menghadiri Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025 di Aula Rahan Lantai II Gedung Rektorat UPR, Selasa (14/10/2025).
Kegiatan BIK ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng, bekerja sama dengan Universitas Palangka Raya (UPR).
Dalam sambutannya, Gubernur H. Agustiar Sabran melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Herson B. Aden menyampaikan apresiasi kepada OJK, UPR dan seluruh lembaga jasa keuangan atas kolaborasi dalam memperkuat literasi serta memperluas inklusi keuangan di Kalteng.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyampaikan apresiasi kepada OJK, Universitas Palangka Raya, dan seluruh mitra strategis atas komitmen dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat,” tutur Herson.
Herson menegaskan bahwa gerakan inklusi keuangan bukan sekadar seremonial, tetapi upaya strategis untuk memperkuat kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa gerakan inklusi keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya besar membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Bulan Inklusi Keuangan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi gerakan nyata untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok daerah memperoleh akses yang setara terhadap layanan keuangan,” tegas Herson.
Herson menutup sambutan dengan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kolaborasi.
“Mari jadikan Bulan Inklusi Keuangan sebagai gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing,” pungkas Herson.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalteng Primandanu Febriyan Aziz dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Bulan Inklusi Keuangan adalah amanat nasional untuk memperluas akses keuangan dan memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
“OJK tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, berdasarkan survei nasional, tingkat literasi keuangan di Indonesia telah mencapai 66 persen dan inklusi keuangan sebesar 80 persen.
”Namun, sektor pasar modal masih relatif rendah, dengan tingkat literasi sekitar 17 persen dan inklusi hanya 2 persen. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat,” ujar Primandanu.
Primandanu menegaskan bahwa penguatan literasi keuangan harus dimulai dari generasi muda, terutama mahasiswa.
“Kami ingin mahasiswa memahami bahwa investasi bukan sekadar tren, tetapi sarana untuk membangun masa depan. Karena itu, pahami risikonya, pelajari instrumennya, dan berinvestasilah di tempat yang legal serta aman,” imbuhnya.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UPR Wijanarka, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan OJK yang telah memilih UPR sebagai tuan rumah kegiatan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.
“Kami berterima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Tengah atas kolaborasi yang terjalin dengan baik. Kegiatan ini relevan dengan kebutuhan mahasiswa dalam membangun kesadaran pengelolaan keuangan pribadi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, UPR telah memasukkan materi literasi keuangan dalam kegiatan pengenalan kampus sejak dua tahun terakhir untuk mencegah mahasiswa terjerat pinjaman online dan perilaku konsumtif.
”Kami ingin mahasiswa UPR menjadi generasi cerdas finansial, mandiri, dan bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Semoga kerja sama dengan OJK terus berlanjut dan melahirkan inovasi pendidikan keuangan yang bermanfaat,” tutup Wijanarka.(mmckalteng)