NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Kabupaten Lamandau, yang memiliki angka kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar 3,25 persen, tetap menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, baru-baru ini menggelar rapat bersama Kementerian Sosial RI untuk membahas strategi penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Bupati Rizky menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Salah satu kendala utama adalah status lahan masyarakat yang banyak berada di dalam kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Hal ini menghambat peningkatan kesejahteraan dan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat.
“Warga memiliki rumah dan tanah, tetapi tidak dapat mencatatkan aset mereka karena kesulitan menerbitkan sertifikat. Bahkan, ada desa yang berada di dalam kawasan hutan lindung yang tidak dapat mengikuti program Prona atau PTSL,” ungkap Bupati Rizky, Kamis (22/5) saat dikonfirmasi.
Bupati berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi. Misalnya melalui pemutihan status kawasan hutan untuk lahan pemukiman masyarakat lokal.
“Dengan kepastian hak agraria, masyarakat dapat mengelola aset mereka dengan lebih baik dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Lamandau. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di daerahnya,” tandasnya. (bib)
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Kabupaten Lamandau, yang memiliki angka kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebesar 3,25 persen, tetap menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama.
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, baru-baru ini menggelar rapat bersama Kementerian Sosial RI untuk membahas strategi penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Bupati Rizky menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah kepada Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Salah satu kendala utama adalah status lahan masyarakat yang banyak berada di dalam kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Hal ini menghambat peningkatan kesejahteraan dan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat.
“Warga memiliki rumah dan tanah, tetapi tidak dapat mencatatkan aset mereka karena kesulitan menerbitkan sertifikat. Bahkan, ada desa yang berada di dalam kawasan hutan lindung yang tidak dapat mengikuti program Prona atau PTSL,” ungkap Bupati Rizky, Kamis (22/5) saat dikonfirmasi.
Bupati berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi. Misalnya melalui pemutihan status kawasan hutan untuk lahan pemukiman masyarakat lokal.
“Dengan kepastian hak agraria, masyarakat dapat mengelola aset mereka dengan lebih baik dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Lamandau. Pemerintah Kabupaten Lamandau berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di daerahnya,” tandasnya. (bib)
