BUNTOK-Program kerja pada 2019 agar dilaksanakan dengan
maksimal tentunya harus termonitor dan dievaluasi sesuai dengan yang telah
direncanakan. Anggota DPRD Barsel
Sudiarto SE menilai, perlu pula pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi
kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, persoalam yang dihadapi pemerintah daerah
Kabupaten Barito Selatan (Barsel) adalah perlunya penanganan yang cepat oleh
pejabat struktural. Khususnya pejabat eselon II, III dan IV, harus mempunyai
rasa memiliki dan tanggungjawab akan keberhasilan tugasnya.
Setiap pejabat struktural, lanjut dia, harus mempunyai
tanggungjawab pada subyek sesuai tugas pokok dan fungsinya, termasuk respon
kepekaan terhadap perkembangannya yang terjadi dalam lingkup tugas. Penugasan
bekerja, kata dia, tidak semata-mata yang hanya dapat dalam perintah atasan,
akan tetapi segala improvisasi dan perkembangannya harus di ikuti dengan
kepekaan.
“Demikian pula respon dan feedback masyarakat juga
menjadi bahan pertimbangan, sehingga perlu secara terus menerus di ikuti
perkembangannya dengan arif dan sabar kita meresponnya,†kata politisi dari PAN
itu kepada Kalteng Pos, Selasa (2/7).
Ia menambahkan, bahwa baik dan buruknya pelayanan kepada
masyarakat tergantung dari pelayanan PNS khususnya para eselon II, III dan IV.
“Oleh karena itu di harapkan dengan telah di bekali dengan diklat serta
pelatihan-pelatihan yang sering kali dilaksanakan, maka pelayanan kepada
masyarakat harus lebih baik lagi,†pintanya.
Ia juga berharap, agar seluruh aparatur pemerintahan
bekerja sesuai kapasitasnya. Jangan sampai, fungsi yang dimiliki,
disalahgunakan untuk mengambil alih pekerjaan yang bukan menjadi kewenangannya.
“Hal ini menyusul banyaknya laporan masuk, mengenai
pegawai yang bekerja diluar tugas pokok dan fungsinya, yaitu mengambil tugas
bawahan atau rekan kerjanya. Ini dikhawatirkan mengganggu kualitas birokrasi
dan administrasi pemerintahan,†katanya lagi.
Di tahun-tahun sebelumnya, kata dia, pelaksanaan
pekerjaan diluar tugas pokok kerap terjadi. Hal ini mengakibatkan penerapan
program kurang menyentuh. Disamping itu,
pengambilan kewenangan juga berpengaruh terhadap proses pemberdayaan aparatur.
Pegawai yang kurang diberdayakan, diyakininya kesulitan melaksanakan tugasnya,
sehingga sulit mempertanggungjawabkan kegiatannya.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan, hal itu mampu
mempengaruhi target program yang diusung pemerintah, dimana capaian kinerja
yang diinginkan tidak mampu terselesaikan dengan baik,†katanya.
Menurut Sudiarto, bahwa semua memiliki tugas
masing-masing, sebagaimana diatur dalam sistem administrasi pemerintahan
kabupaten. Jangan sampai pengambilalihan pekerjaan berdampak pada terjadinya
penumpukan pekerjaan, yang pada akhirnya akan memecahkan konsentrasi utama
pekerjaan.
Dalam sisitem kerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemkab
Barsel sangat diinginkan adanya langkah perbaikan dan kesadaran bersama,
sehingga ke depan aparatur mampu melaksanakan tugas dengan baik, dalam menyukseskan
upaya reformasi birokrasi. (ner/abe)