PROKALTENG.CO – Kepolisian Amerika Serikat semakin sering mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menangkap tersangka tanpa dukungan bukti lain. Menurut laporan The Washington Post, langkah ini kerap mengabaikan petunjuk penting yang seharusnya diperhatikan.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menggunakan algoritma AI untuk mengidentifikasi dan menahan beberapa tersangka, meskipun tidak ada bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan. Langkah ini dinilai bertentangan dengan kebijakan internal yang mengharuskan setiap bukti hasil teknologi didukung oleh fakta lapangan.
Investigasi menemukan sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru akibat teknologi pengenalan wajah yang digunakan penyidik. Bahkan, dalam beberapa kasus, polisi gagal memverifikasi alibi tersangka atau menindaklanjuti bukti lain seperti sidik jari dan DNA yang seharusnya mengarah pada pelaku sebenarnya.
Salah satu kasus menyoroti tindakan aparat yang menahan seorang wanita hamil tujuh bulan atas tuduhan perampasan mobil, meski tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil.
Menurut laporan tersebut, aparat kerap mengabaikan perbedaan mencolok antara penampilan pelaku di rekaman kamera pengawas dan orang yang diidentifikasi AI. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut tidak digunakan secara hati-hati.
The Washington Post juga menyoroti bahwa penyidik tidak diwajibkan secara hukum untuk melaporkan data penggunaan teknologi pengenalan wajah, sehingga skala masalah ini diyakini jauh lebih besar dari yang terungkap.
Laporan ini kembali memunculkan perdebatan tentang etika dan keandalan AI dalam penegakan hukum. Banyak pihak mendesak transparansi dan pengawasan ketat agar teknologi tidak menimbulkan korban salah tangkap di masa depan. (ant)
PROKALTENG.CO – Kepolisian Amerika Serikat semakin sering mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menangkap tersangka tanpa dukungan bukti lain. Menurut laporan The Washington Post, langkah ini kerap mengabaikan petunjuk penting yang seharusnya diperhatikan.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menggunakan algoritma AI untuk mengidentifikasi dan menahan beberapa tersangka, meskipun tidak ada bukti independen yang menghubungkan mereka dengan kejahatan. Langkah ini dinilai bertentangan dengan kebijakan internal yang mengharuskan setiap bukti hasil teknologi didukung oleh fakta lapangan.
Investigasi menemukan sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru akibat teknologi pengenalan wajah yang digunakan penyidik. Bahkan, dalam beberapa kasus, polisi gagal memverifikasi alibi tersangka atau menindaklanjuti bukti lain seperti sidik jari dan DNA yang seharusnya mengarah pada pelaku sebenarnya.
Salah satu kasus menyoroti tindakan aparat yang menahan seorang wanita hamil tujuh bulan atas tuduhan perampasan mobil, meski tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil.
Menurut laporan tersebut, aparat kerap mengabaikan perbedaan mencolok antara penampilan pelaku di rekaman kamera pengawas dan orang yang diidentifikasi AI. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut tidak digunakan secara hati-hati.
The Washington Post juga menyoroti bahwa penyidik tidak diwajibkan secara hukum untuk melaporkan data penggunaan teknologi pengenalan wajah, sehingga skala masalah ini diyakini jauh lebih besar dari yang terungkap.
Laporan ini kembali memunculkan perdebatan tentang etika dan keandalan AI dalam penegakan hukum. Banyak pihak mendesak transparansi dan pengawasan ketat agar teknologi tidak menimbulkan korban salah tangkap di masa depan. (ant)
