PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugianto Sabran, menegaskan bahwa program pasar murah atau pasar penyeimbang menjadi langkah strategis untuk mengatasi dampak inflasi terhadap masyarakat.
Sugianto menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden, setiap kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya.
“Inflasi yang memuncak dan menempatkan Kalteng di posisi kedua tertinggi pada bulan September hingga November 2022 merupakan pukulan berat bagi masyarakat. Daya beli menurun drastis, sementara harga bahan pokok melonjak tajam,” ungkap Sugianto, Sabtu (23/11).
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Sugianto menginisiasi berbagai program pengendalian inflasi, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), gerakan tanam lombok, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan. Namun, yang paling menyentuh langsung kebutuhan masyarakat adalah program pasar murah atau pasar penyeimbang.
“Program pasar murah atau pasar penyeimbang ini benar-benar langsung menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak inflasi, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Berkat program ini, pada Oktober 2024, Kalteng mampu meraih posisi tiga inflasi terendah di tingkat nasional,” lanjutnya.
Sugianto menegaskan bahwa pasar murah atau pasar penyeimbang merupakan bagian dari pengendalian inflasi, dengan pemerintah memberikan subsidi harga bahan pokok hingga 95 persen. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Berbeda dengan bantuan sosial (Bansos), yang biasanya berupa uang tunai, barang, atau layanan, pasar murah atau pasar penyeimbang adalah intervensi langsung yang bertujuan menurunkan harga bahan pokok tanpa harus memberikan bantuan tunai,” ujar Sugianto.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari Bansos adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, terutama dalam situasi darurat.
“Bansos memang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun untuk pengendalian inflasi, skema pasar murah ini lebih efektif,” tutup Sugianto. (hfz)