SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra.Rinie meminta penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahapan Pilkada.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Pilkada berlangsung. “Kami berharap KPU dan Bawaslu bisa eksis dan maksimal dalam menindaklanjuti laporan, baik dari masyarakat maupun tim sukses (timses). Dengan demikian, pelanggaran Pemilu bisa dicegah dan tidak memicu kerusuhan di tengah masyarakat,” kata Rinie, Senin (7/10).
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga meminta peran aktif dari aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung.
“Kami mengharapkan TNI dan Polri turut serta dalam menjalankan tugas mereka semaksimal mungkin, sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk menjaga kemanan dan ketertiban,” ucap Rinie.
Menurutnya. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu untuk bekerja sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada.
Rinie juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung. Masyarakat juga harus aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran, sehingga proses Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai.
“Kalau semua pihak bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik, saya yakin Pilkada ini dapat berjalan dengan aman, nyaman dan lancar,” tutupnya.(bah/kpg)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra.Rinie meminta penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahapan Pilkada.
Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Pilkada berlangsung. “Kami berharap KPU dan Bawaslu bisa eksis dan maksimal dalam menindaklanjuti laporan, baik dari masyarakat maupun tim sukses (timses). Dengan demikian, pelanggaran Pemilu bisa dicegah dan tidak memicu kerusuhan di tengah masyarakat,” kata Rinie, Senin (7/10).
Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga meminta peran aktif dari aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada berlangsung.
“Kami mengharapkan TNI dan Polri turut serta dalam menjalankan tugas mereka semaksimal mungkin, sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk menjaga kemanan dan ketertiban,” ucap Rinie.
Menurutnya. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam Pemilu untuk bekerja sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal dari KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum sangat berperan dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses Pilkada.
Rinie juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban selama Pilkada berlangsung. Masyarakat juga harus aktif melaporkan jika ada indikasi pelanggaran, sehingga proses Pilkada dapat berjalan dengan jujur, adil, dan damai.
“Kalau semua pihak bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik, saya yakin Pilkada ini dapat berjalan dengan aman, nyaman dan lancar,” tutupnya.(bah/kpg)
