PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah terus membangun komitmen dalam percepatan penurunan stunting, secara terintegrasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan hasil analisis situasi capaian berbagai program Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKB3APM) Kota Palangkaraya, dr. M. Fitriyanto Leksono atau yang akrab disapa dr. Riyan ini mengatakan, bahwa saat ini pihaknya juga mengetahui apa yang menjadi permasalahan di lapangan.
Kemudian teman-teman dari kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Palangkaraya. “Ya, yang paling utama sekarang ini kan gerakan mengukur dan menimbang balita. Dimana langkah kita untuk mengetahui profil kesehatan populasi balita di Kota Palangkaraya. Nantinya kita akan bisa melakukan kira-kira berapa gizi kurang dari seluruh bayi yang diukur oleh seluruh kader Posyandu yang ada di Kota Palangkaraya dan juga seluruh Tim Penggerak PKK se-Kota Palangkaraya juga bergerak sampai dengan tanggal 31 Maret 2024,” terangnya saat dibincangi awak media seusai acara Rembuk Stunting 2024.
Ditambahkannya, untuk pembahasan yang kedua, seluruh Tim Penggerak (TP) PKK se-Kota Palangkaraya atau TP PKK kelurahan di bulan ini (Maret) atau mudah-mudahan di bulan depan (April), sudah terealisasi melaksanakan kegiatan Dapur Sehat untuk atasi stunting.
Tujuannya untuk memudahkan para bapak dan ibu asuh Kota Palangkaraya dalam rangka implementasi anak asuhnya, untuk memberikan makanan yang bergizi kepada balita yang menjadi anak asuhnya.
“Tadi juga sudah dibahas anggarannya yang memang disupport terutama untuk stunting di Kota Palangkaraya, yaitu ada sekitar Rp26 miliar. Semoga seluruhnya terimplementasi di tahun 2024 ini, dan juga dapat mendukung percepatan stunting di Kota Palangkaraya. Kegiatan Rembuk Stunting ini juga mendukung dari 8 aksi konvergensi yang dilakukan oleh tim dari Bappedalitbang Kota Palangkaraya,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, dibahas mengenai SOP bagi calon pengantin di Kota Palangkaraya, sehingga diharapkan semua calon pengantin yang mau menikah bisa mendapatkan pendampingan dari tim pendamping keluarga.
“Sehingga sebelum mereka menikah, di kelurahan itu sudah mendapatkan sertifikat siap nikah dan siap hamil. Tujuannya untuk mengetahui status calon bapak dan calon ibu, apakah sehat rahimnya? Dan juga agar anak kedepannya tidak menambah anak stunting di kemudian hari,” sebutnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Palangkaraya, Asisten I Setda Kota Palangkaraya, Asisten III Setda Kota Palangkaraya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua TP PKK Kota Palangkaraya, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya, unsur forkopimda Kota Palangkaraya dan undangan lainnya.(ana)