Tokoh Dayak Sepakat, Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kalteng

PALANGKA
RAYA-Masyarakat
Dayak mendeklarasikan dukungan terhadap pemindahan ibu kota pemerintahan
Indonesia ke Kalteng. Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Andrie Elia Embang
dan sejumlah tokoh Dayak, bersepakat dan menyatakan sikap mendukung pemindahan
ibu kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Tugu Soekarno, Palangka Raya, Kamis
(25/7).

Dalam kesempatan itu, Andrie
menegaskan bahwa masyarakat Dayak menerima dengan sepenuh hati,
selapang-lapangnya, baik lahir maupun batin. Dengan catatan, jika sudah
waktunya tiba dan Presiden Joko Widodo menetapkan pemindahan ibu kota negara ke
Kalteng, masyarakat Dayak minta untuk diperhatikan dalam segala aspek kehidupan.

“Ini adalah bentuk
dukungan kami. Sebagai masyarakat Dayak, kami menerima dengan lapang dada,”
kata Andrie saat diwawancarai usai deklarasi, kemarin.

Diungkapkannya,
mengenai kajian-kajian sosiologi, geomorfologi, teknis kelayakan, dan keamanan,
pihaknya berkeyakinan bahwa tanah Borneo layak untuk menjadi lokasi sebuah ibu
kota. Selain itu, Kalteng juga merupakan salah satu daerah yang memiliki kelebihan
yang dianugerahkan Tuhan, karena tidak pernah ada bencana, dan memiliki lahan
yang masih luas sebagai cadangan wilayah ibu kota untuk puluhan hingga ratusan
tahun ke depan.

“Tidak akan ada masalah
dan tidak akan ada penolakan dari masyarakat Dayak,” ungkapnya kepada media.

Pihaknya juga
menegaskan, apabila Kalteng ditunjuk sebagai lokasi ibu kota yang baru, maka pihaknya
mengharapkan perlindungan dan perhatian terhadap masyarakat Dayak tetap
diprioritaskan pemerintah. Saat ini, lanjut dia, sudah ada lembaga adat dari
provinsi hingga desa-desa yang bertujuan mengayomi masyarakat Dayak.

“Lembaga ini nantinya
akan berperan untuk menerima aspirasi dan mengayomi masyarakat Dayak. Mereka
(lembaga adat, red) harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah
dan seluruh lembaga yang ada,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya
juga menegaskan bahwa berpindahnya ibu kota negara ke Kalteng tidak akan
mengancam keberadaan masyarakat Dayak. Sebaliknya, berpindahnya ibu kota akan
membawa masyarakat Dayak ke dalam bingkai NKRI yang lebih kukuh dan kuat.

“Masyarakat Dayak harus diberdayakan pada sisi pendidikan,
kesehatan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya,” pungkasnya. (abw/ce/abe)

PALANGKA
RAYA-Masyarakat
Dayak mendeklarasikan dukungan terhadap pemindahan ibu kota pemerintahan
Indonesia ke Kalteng. Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng Andrie Elia Embang
dan sejumlah tokoh Dayak, bersepakat dan menyatakan sikap mendukung pemindahan
ibu kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Tugu Soekarno, Palangka Raya, Kamis
(25/7).

Dalam kesempatan itu, Andrie
menegaskan bahwa masyarakat Dayak menerima dengan sepenuh hati,
selapang-lapangnya, baik lahir maupun batin. Dengan catatan, jika sudah
waktunya tiba dan Presiden Joko Widodo menetapkan pemindahan ibu kota negara ke
Kalteng, masyarakat Dayak minta untuk diperhatikan dalam segala aspek kehidupan.

“Ini adalah bentuk
dukungan kami. Sebagai masyarakat Dayak, kami menerima dengan lapang dada,”
kata Andrie saat diwawancarai usai deklarasi, kemarin.

Diungkapkannya,
mengenai kajian-kajian sosiologi, geomorfologi, teknis kelayakan, dan keamanan,
pihaknya berkeyakinan bahwa tanah Borneo layak untuk menjadi lokasi sebuah ibu
kota. Selain itu, Kalteng juga merupakan salah satu daerah yang memiliki kelebihan
yang dianugerahkan Tuhan, karena tidak pernah ada bencana, dan memiliki lahan
yang masih luas sebagai cadangan wilayah ibu kota untuk puluhan hingga ratusan
tahun ke depan.

“Tidak akan ada masalah
dan tidak akan ada penolakan dari masyarakat Dayak,” ungkapnya kepada media.

Pihaknya juga
menegaskan, apabila Kalteng ditunjuk sebagai lokasi ibu kota yang baru, maka pihaknya
mengharapkan perlindungan dan perhatian terhadap masyarakat Dayak tetap
diprioritaskan pemerintah. Saat ini, lanjut dia, sudah ada lembaga adat dari
provinsi hingga desa-desa yang bertujuan mengayomi masyarakat Dayak.

“Lembaga ini nantinya
akan berperan untuk menerima aspirasi dan mengayomi masyarakat Dayak. Mereka
(lembaga adat, red) harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah
dan seluruh lembaga yang ada,” tegasnya.

Tak hanya itu, pihaknya
juga menegaskan bahwa berpindahnya ibu kota negara ke Kalteng tidak akan
mengancam keberadaan masyarakat Dayak. Sebaliknya, berpindahnya ibu kota akan
membawa masyarakat Dayak ke dalam bingkai NKRI yang lebih kukuh dan kuat.

“Masyarakat Dayak harus diberdayakan pada sisi pendidikan,
kesehatan, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya,” pungkasnya. (abw/ce/abe)