PALANGKA RAYA-Dari 300 ribu hektare wilayah yang dicadangkan untuk
ibu kota, pembangunan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan utama. Pembangunan
infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, air bersih, hingga jalan mulai
dilakukan pada 2020. Diperkirakan ibu kota nanti memerlukan listrik hingga
1.000 megawatt (MW).
Kepala Dinas Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Kalteng Ermal Subhan mengungkapkan, sesuai rencana kerja tindak
lanjut (RKTL), persediaan listrik mencapai 650 MW yang terkoneksi antara Kalsel
dan Kalteng. Total yang ada (existing) saat ini mencapai 275 MW.
Setelah penetapan ibu kota oleh
presiden pada 2019 ini, lanjut Ermal, RKTL dibuat PLN akan bertambah menjadi 1.000
MW dan direncanakan selesai 2020 mendatang. Saat ini, suplai listrik di
Kalselteng terbagi dalam zona Palangka Raya (37 MW) dan Kapuas (90 MW), dengan total
mencapai 127 MW.
“Ini sudah dibangun di Gunung Mas
sebesar 200 MW. Jadi ada kelebihan beban puncak tahun 2022 nanti, dan ada
kenaikan mencapai 650 MW untuk persiapan calon ibu kota apabila sudah
ditetapkan oleh pemerintah pusat,†ungkapnya ketika dibincangi Kalteng Pos,
kemarin (15/5).
Dengan jumlah ketersediaan
listrik tersebut, kata Ermal, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan ibu
kota pemerintahan Indonesia di Kalteng.
Di tempat terpisah, Humas PLN
Kalselteng Bayu Aswenda juga mengutarakan, apabila Kalteng ditetapkan sebagai
ibu kota negara, maka PLN akan selalu siap terkait dengan suplai listrik yang dibutuhkan.
“Kalteng dan Kalsel merupakan
satu sistem interkoneksi persediaan listrik. Jadi tidak bisa dipecahkan. Tahun
2019 ini sudah ada surplus mencapai 200 MW lebih,†katanya kepada Kalteng Pos,
Rabu (15/5).
Meski begitu, akan ada koordinasi
lebih lanjut antara PLN selaku penyedia listrik bersama Pemprov Kalteng,
sehingga akan ada penyesuaian dari sisi penyediaan infrastruktur kelistrikan
hingga suplai.
“Apa yang dilakukan dalam kaitan
dengan hal ini, tentunya harus menunggu keputusan dari pusat. Tidak langsung
memutuskan. PLN Kalselteng masih menunggu arahan lebih lanjut, karena proses
pengkajian masih terus berjalan. Tetapi pada prinsipnya sangat siap,†terangnya.
Jika sudah ada keputusan dari
pemerintah pusat, maka dipastikan semua stakeholder terkait akan dikumpulkan untuk
melakukan koordinasi. (don/nue/gun/dim/JPC/ce/abe)