#tkd

Tahun anggaran 2026 menjadi babak ujian berat bagi keuangan daerah di seluruh Indonesia, setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) hampir 30 persen.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) berharap pemerintah pusat berkenan mengembalikan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sebelumnya dikurangi

Ketua DPRD Kabupaten Kotim Rimbun mengingatkan dampak serius dari rencana pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Pemprov Kalteng tetap menerima kebijakan pemerintah pusat terkait penurunan dana TKD, tetapi tetap memberikan masukan agar pemerintah pusat memberi ruang fiskal yang lebih longgar bagi daerah.

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan harus menghasilkan rumusan nyata untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Tak mendapatkan kejelasan terkait hak tunjangan kinerja daerah (TKD), Jumat (30/9/2022) puluhan guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersertifikat Pendidik (FGBP) menyampaikan klarifikasinya di agenda Rapat Paripurna Masa Sidang III DPRD Provinsi Kalteng. Klarifikasi tersebut, dimaksudkan untuk menyampaikan soal penghapusan TKD.