PUPR

Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto, pemberi suap Rp 1 miliar kepada mantan Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan, divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Tipikor Banjarmasin, Kamis (6/3/2025) siang.

Tak lama lagi, empat tersangka kasus suap di Dinas PUPR Kalsel akan didudukkan di meja hijau PN Tipikor Banjarmasin. Bahkan, lokasi penahanan mereka sudah dipindahkan KPK dari Jakarta ke Banjarmsin. Tepatnya ke sel Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Kalsel, Jumat (7/2).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta dengan tegas eksepsi kuasa hukum dua kontraktor yang menjadi terdakwa perkara suap di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalsel, Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi, ditolak majelis hakim.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan)  Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)   H. Darliansjah menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke-79, yang diperingati, Selasa (3/12/2024).

Tiga proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel yang bermasalah saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beberapa waktu lalu, dipastikan kontrak kerjanya diputus secara hukum. Ini hasil dari koordinasi antara Inspektorat Kalsel, Biro Hukum Setdaprov Kalsel bersama Dinas PUPR Kalsel.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Tengah (Kalteng) Shalahuddin merespon soal kondisi siring bahu jalan di Jembatan Rabambang, Kelurahan Rabambang, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang sangat memprihatinkan usai ambruk, Jumat (9/8) lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) setempat untuk bisa melakukan perbaikan terhadap kondisi beberapa titik jalan kota yang rusak.

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO –  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Shalahuddin disebut-sebut dalam bursa pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Barito Utara (Batara)2024 mendatang

Program pemprov dengan kabupaten/kota mendapat catatan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dalam rapat pimpinan yang digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (27/12), Akmal Malik mewanti-wanti agar jangan sampai program provinsi tidak sinkron dengan kabupaten/kota. "Saya mengapresiasi sejumlah kemajuan yang telah dicapai. Tapi saya juga harus memberi catatan untuk beberapa urusan," katanya.

Kondisi beberapa drainase di Kota Palangkaraya diketahui berfungsi kurang efektif. Hal ini terlihat pada keberadaan drainase di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya.