Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Pusat terus merosot. Hampir semua program Presiden Prabowo Subianto menuai polemik dan penolakan dari masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya bis
Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri harus tetap berpegang teguh pada semangat reformasi 1998.
Pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara semakin mendekat. Kurang dari dua pekan, warga kembali ke bilik suara untuk menentukan pilihan. Namun, dinamika politik menjelang PSU kian memanas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara pun bertindak cepat dengan menerbitkan imbauan kepada pasangan calon agar tidak melakukan kampanye di wilayah PSU.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Faridawaty Darland Atjeh menyebut DPW Partai NasDem tidak melaksanakan musyawarah daerah (musda).
Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mencuat. Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan wacana tersebut ke publik pada saat acara Hari Ulang Tahun (HUT) Golkar.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel), Deddy Winarwan melepas langsung jalan sehat di Halaman Kantor Bupati Barito Selatan, Minggu (1/12).
Kegiatan Jalan Sehat sendiri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, Hari Guru dan Hari Korpri bertabur banyak hadiah. Yaitu empat unit sepeda motor dan masih banyak lagi hadiah hiburan lainnya.
Kekhawatiran terjadinya money politics atau politik uang dalam pilkada menjadi kenyataan. Berdasar data yang dihimpun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga pukul 16.00 WIB kemarin, terdapat 130 kasus dugaan pelanggaran politik yang tercatat di seluruh Indonesia.
Masyarakat secara umum harus bisa menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik, khususnya di wilayah Kabupaten Murung Raya menjelang Pemilu serentak 27 November 2024 mendatang. Demikian dikatakan anggota DPRD Murung Raya (Mura) Susilo, Selasa (5/11/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten setempat proaktif dalam menjalankan tugas sesuai tupoksinya terkait pengawasan menjelang Pilkada 2024.
