Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi tantangan berat dalam pembangunan infrastruktur. Setelah adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk menyusun strategi baru guna memastikan proyek-proyek prioritas agar tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.
Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Menyoroti soal pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejumlah kurang lebih Rp125,153 milliar.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) harus melakukan penyesuaian terhadap program dan belanja daerah. Setelah mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp141 miliar pada tahun 2025.
etua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin. Menyatakan dukungannya terhadap kebijakan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK).
