Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno, memberikan pengarahan secara langsung dan berdialog bersama para kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran perangkat daerah di Kecamatan Kapuas Tengah pekan lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Wakil Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 di Gedung
Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (4/6/2025) dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya ketidakpastian kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran guna memastikan alokasi dana yang lebih optimal bagi kebutuhan masyarakat.
Kebijakan melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di tingkat pengecer mendapat sorotan dari berbagai pihak. Termasuk DPRD Kabupaten Kapuas. Pasalnya kebijakan ini, dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat kecil yang memang sangat bergantung pada LPG subsidi tersebut.
Penjabat (Pj) Bupati Pulang Pisau Hj Nunu Andriani menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tanggung jawab, tugas dan kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan di wilayahnya.
Pengelolaan haji bakal mengalami perombakan signifikan. Tidak hanya soal teknis penyelenggaraan di Kementerian Agama (Kemenag), pengelolaan dana di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) juga berpotensi dilebur ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H Sugianto Sabran menyiapkan kebijakan dalam menghadapi gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di tengah kondisi banjir dan potensi puncak intensitas hujan yang diprediksi BMKG pada November 2024.
