Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin memaparkan arah kebijakan nasional terkait peningkatan kualitas pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kegiata
Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Anggota DPRD Barito Utara Hasrat, S.Ag., menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada s
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menyampaikan hasil pelaksanaan reses dari masing-masing daerah pemilihan (dapil). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna
Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus melalui Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Sarwo Mintarjo membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemkab Mura di Al
Beberapa waktu lalu pemerintah telah menetapkan larangan untuk menjual produk impor pakaian bekas (thrifting). Langkah ini dilakukan untuk mendorong Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) beralih menjual
Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno, memberikan pengarahan secara langsung dan berdialog bersama para kepala desa, tokoh masyarakat, dan jajaran perangkat daerah di Kecamatan Kapuas Tengah pekan lalu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Wakil Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) 2025–2029 di Gedung
Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (4/6/2025) dipengaruhi oleh dinamika global, khususnya ketidakpastian kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran guna memastikan alokasi dana yang lebih optimal bagi kebutuhan masyarakat.
