Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Akhirudin menekankan pentingnya terobosan kebijakan retribusi daerah guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP TUNAS, pemerintah menetapkan bahwa anak berusia di bawah 16 tahun tidak diperkenankan memiliki akun pada platform digital
Kebijakan pemotongan Pajak THR kembali menjadi perhatian publik. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa skema pemotongan tersebut bertujuan menjaga agar beban pajak wajib pajak tidak terjadi penum
Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pembanguna
Bupati Kapuas HM Wiyatno menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.
Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Partai PDI Perjuangan, Nisha Anggraeni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Ra
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin memaparkan arah kebijakan nasional terkait peningkatan kualitas pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam kegiata
Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Anggota DPRD Barito Utara Hasrat, S.Ag., menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya kepada s
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menyampaikan hasil pelaksanaan reses dari masing-masing daerah pemilihan (dapil). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna
Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus melalui Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Sarwo Mintarjo membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemkab Mura di Al
