Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Pendukung DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’I menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/6).
Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran menyampaikan, perubahan KUPA dan PPAS merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi aktual baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
Sebelum terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah sudah lebih dulu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Pada 2025 pemerintah mengusulkan rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) jemaah Indonesia pada 1446 H/2025 M sejumlah Rp 93.389.684,99 (Rp 93,3 juta). Perinciannya, biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2025 yang harus dibayarkan setiap jemaah Rp 65.372.779,49 atau 70,02 persen dari total BPIH. Pada 2024, bipih hanya Rp 56 juta atau 59,95 persen dari total biaya.
