Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) di Ruang Komisi DPRD Kota Palangka Raya, Senin (3/2/2025).
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya mencatatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp11,6 miliar pada tahun 2024.
Pemerintah Kota Palangka Raya didorong untuk memastikan kebijakan penataan kawasan kumuh berjalan secara efektif dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan masyarakat, pemerintah Kota Palangka Raya meluncurkan program inovatif berupa layanan pemeriksaan kesehatan (medical check-up) gratis bagi warga yang sedang merayakan hari ulang tahunnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, mengingatkan masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Kahayan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir.
Upaya pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan gizi anak melalui program makan gratis mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan mengungkapkan apresiasinya kepada petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Palangka Raya atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas.
Wakil Ketua I Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai program ini sebagai salah satu langkah unggulan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu program unggulan Presiden dan Wakil Presiden RI, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi berjalan di Kota Palangka Raya. Pada tahap awal implementasinya, sebanyak 16 sekolah di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah ini mendapat alokasi makanan bergizi untuk para peserta didik.
Honor untuk kader posyandu di Kota Palangka Raya resmi dinaikkan menjadi Rp100.000 pada tahun 2025. Kenaikan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat baru bagi para kader dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
