Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menghadiri secara langsung, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Lawang Tamang Kecamatan Mandau Talawang, pekan lalu.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Ardiansah, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas Berinto, dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas III, Septi Purnama Sari, H Didi Hartoyo, Syarkawi H Sibu dan Kusmantolalu menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan Timpah Tahun 2025 di aula Kantor Camat Timpah, Selasa (4/2).
Bantuan logistik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang terdampak bencana.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kapuas Barat telah dilaksanakan dengan dihadiri Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Yohanes, ST, bersama Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) II, Drs Ilham, Algrin Gasan, S.Hut, I Made Pasek, Soehartono, Eli Setiadi, dan I Nyoman Salop.
Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kapuas Tahun 2024 telah berakhir dengan berbagai dinamika politik, namun kini harus beralih menjadi semangat persatuan dan kesatuan untuk membangun daerah.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat perhatian dari Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas. Ketua Komisi IV, Arhensa Mullah Muhammad menekankan bahwa kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan matang, karena berpotensi memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.Â
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Ardiansyah, S.Hut., M.M., mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas bantuan dua unit perahu karet di setiap kecamatan. Â Sejauh ini ada empat kecamatan yang telah menerima bantuan tersebut sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana banjir di wilayah Kapuas.Â
Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) harus tepat guna dan sasaran, khususnya bagi wilayah penghasil untuk kesetaraan pembangunan seperti di Kabupaten Kapuas di Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kecamatan Kapuas Tengah, Timpah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang juga Mandau Talawang. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, H Didi Hartoyo SHut.
Kebijakan melarang penjualan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di tingkat pengecer mendapat sorotan dari berbagai pihak. Termasuk DPRD Kabupaten Kapuas. Pasalnya kebijakan ini, dinilai berpotensi menyulitkan masyarakat kecil yang memang sangat bergantung pada LPG subsidi tersebut.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas telah menjalani Medical Check Up (MCU) atau pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, pekan lalu.