DPRD Palangka Raya

Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, HM Khemal Nasery. Menegaskan bahwa Wali Kota Fairid Naparin telah menyusun rencana pembangunan dengan skala prioritas yang jelas untuk lima tahun mendatang.

Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung. Menegaskan bahwa anggota dewan memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kebijakan efisiensi anggaran di Kota Palangka Raya menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa langkah ini harus diiringi dengan peningkatan kinerja

DPRD Kota Palangka Raya menyoroti capaian pendapatan daerah yang belum mencapai target maksimal. Hingga saat ini, realisasi pendapatan masih berada di kisaran 85% hingga 90%, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui kendala yang dihadapi.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen berdampak langsung pada aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. Salah satu tugas utama lembaga legislatif ini adalah menjalankan fungsi pengawasan dan turun langsung ke masyarakat.

Ceceran pasir yang jatuh dari truk pengangkut material di sejumlah ruas jalan Kota Palangka Raya kian meresahkan warga. Selain mengotori jalan, pasir yang dibiarkan berserakan membahayakan pengguna kendaraan, terutama pengendara roda dua. Kondisi ini semakin berisiko saat hujan turun, karena jalan menjadi licin dan sulit dikendalikan. 

DPRD Kota Palangka Raya mendorong pemerintah daerah untuk lebih sering menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa program ini perlu dilakukan secara berkala agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat, terutama dalam menekan laju inflasi.

Sengketa lahan Puskesmas Pahandut menjadi sorotan DPRD Palangka Raya. Anggota Komisi I DPRD, Bennie Brian Tonni Embang, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) harus menaati putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik. 

Untuk menjaga stabilitas harga pangan dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Panarung, Kamis (6/3/2025).

Warga Kota Palangka Raya mengeluhkan kondisi jalan yang licin akibat tumpahan pasir dari truk pengangkut material bangunan. Salah satu titik yang terdampak adalah Jalan Seth Adji, di mana pasir yang tercecer di jalan raya meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor.