Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur. Meminta pemerintah daerah setempat lebih transparan soal anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari berbagai sumber.
Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan inovasi dan strategi baru dalam meningkatkan pendapatan. Serta menyelenggarakan program pembangunan. Dan menekankan pentingnya penggalian potensi daerah, agar pembangunan lebih optimal dan tidak hanya bergantung pada APBD.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Adapun, saat ini tahapan kampanye sedang berlangsung, tepatnya dari 25 September hingga 23 November 2024.
Kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan setelah adanya keluhan keluarga pasien atas pembatalan nomor antrean online secara sepihak oleh pihak rumah sakit.
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah. Meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menggencarkan sosialisasi terkait demam berdarah dengue (DBD) seiring dengan masuknya musim hujan.
Kualitas pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit belakangan kembali mendapat sorotan. Setelah adanya keluhan keluarga pasien yang mengaku antreannya melalui aplikasi JKN online dibatalkan secara sepihak, karena kuota penuh dan tidak bisa mendaftar di hari yang sama.
Saat dilaksanakan rapat kompilasi Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha. Menyampaikan hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024 dengan mitra kerjanya. Ada sejumlah kecamatan yang belum membayarkan hak pegawainnya.
Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyampaikan laporan hasil rapat mitra kerja tentang rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2024, di Rapat Kompelasi yang di laksanakan ruang rapat DPRD Kotim, Senin (21/10)
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Hafiz. Mempertanyakan adanya penambahan anggaran dalam rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun anggaran 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dibayarkan sejak Bulan Agustus 2024 dan selanjutnya tidak sampai ada keterlambatan lagi.
