Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kalteng untuk meningkatkan kualitas pariwisata Provinsi tersebut. Menurutnya meskipun Kalimantan Tengah memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata, namun masih banyak kekurangan dalam meningkatkan kualitasnya.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Evi Kahayanti. Meminta kepada pemda baik provinsi, kabupaten dan kota melalui dinas terkait untuk dapat lebih memperhatikan kelayakan sarana dan prasarana (sarpras) kesehatan yang ada di wilayah pelosok.
Bencana banjir yang sering kali melanda wilayah Kalteng. Tentunya banyak menimbulkan dampak negatif baik bagi daerah maupun masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Purman Jaya menyoroti perlunya solusi jangka panjang yang efektif untuk mengantisipasi bencana banjir yang kerap terjadi di Kalteng.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Wisman. Menyoroti pentingnya upaya dalam membuka lapangan kerja, sebagai kunci untuk menekan angka pengangguran khususnya di wilayah Kalteng.
Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja Indonesia. Kebijakan yang mengharuskan potongan gaji atau upah bagi peserta Tapera ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah fraksi DPRD Kalteng mempertanyakan kejelasan struktur organisasi Bank Kalteng, yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut).
Sejumlah fraksi DPRD menyoroti soal Kalteng masuk tiga daerah teratas, penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bersama dengan Papua dan Sumatera Utara.
DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat paripurna ke 5 masa sidang II tahun sidang 2024 di ruangan rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (10/6).
Sejumlah fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menyampaikan pandangan dan catatan kepada pemerintah Provinsi Kalteng, terkait dengan hasil survei peninalaian integritas (SPI) Pendidikan tahun 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni bahwa Provinsi Kalteng berada dalam peringkat 3 besar teratas penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
