Mahasiswa penerima tabungan beasiswa (Tabe) Berkah terus menanyakan soal perkembangan pencairan beasiswa yang dikucurkan dari Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Pendidikan Kalteng.
PJs. Ketua Cabang GMKI Palangkaraya Fiteli menyatakan kesiapannya menjadi inisiator aksi damai  jika program Tabungan Beasiswa Berkah (Tabe) masih tak kunjung dicairkan.
Komisi III DPRD Kalteng menanggapi ihwal program Tabungan Beasiswa Berkah (TABE) 2024 yang sedang menjadi sorotan sejumlah mahasiswa terkait kepastian pencairannya.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Siti Nafsiah menceritakan, pada tanggal 30 Januari 2024 lalu, pihaknya sudah memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng untuk meminta paparan persoalan beasiswa tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo mengatakan, Pemprov Kalteng melalui Disdik Kalteng mengajak para mahasiswa penerima beasiswa tabe berkah untuk melakukan pengabdian masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa untuk masyarakat kalteng (PMMK) berkah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Reza Prabowo mengatakan, pihaknya fokus menyelesaikan penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah (Kalteng) mempelopori dukungan Pemilu lewat keikutsertaan dalam Sosialisasi dan Ikrar Peningkatan Partisipasi dalam Pemilu Bagi Siswa SMA/SMK/SLB Se-Kalteng di SMAN 2 Palangkaraya, Senin (12/2).
Sejumlah massa aksi damai yang rata-rata tenaga pendidik mendadak tersulut emosi dan merasa kecewa. Pasalnya hal itu dipicu karena tindakan Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, H.A.Syaifudi,S.pd.M.S.M yang mendadak hilang melarikan diri dari kegiatan aksi tersebut.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya memutuskan untuk menunda sidang pembacaan vonis terhadap empat terdakwa, yakni Renice Kiting, Seniwati Dayam Tagap, Yuliati, dan Benon. Keempatnya terseret kasus dugaan korupsi anggaran Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng tahun anggaran 2014. Adapun alasan penundaan pembacaan putusan ini karena majelis hakim belum tuntas membuat amar putusan.
Aksi kekerasan yang dilakukan oknum guru memukul wajah siswa yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sempat terekam kamera.