Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Habaring Hurung, menjadi sorotan sejumlah pihak, dan juga sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah mengajukan penyertaan modal daerah untuk perusahaan milik daerah tersebut.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor. Melantik empat pejabat kepala desa pada Kamis (14/9). Kegiatan itu berlangsung di Kecamatan Parenggean.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor. Mengatakan pemerintah daerah akan membantu dana sebesar Rp 100 juta untuk pembangunan fasilitas Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) Musala Al Ikhlas yang berada di Jalan H.Idrus Usman, Kecamatan Baamang
Kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Diduga faktor kesengajaan. Karena setiap hari libur Sabtu dan Minggu titik api semakin banyak. data hotspot 11 September kemarin mencapai 2834 titik dengan total luasan lahan yang terbakar sekitar 548,549 hektare.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengelar rapat koordinasi terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dan meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat bencana.
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor. Bersama Sekretaris Daerah Fajrurrahman. Meninjau langsung lokasi lahan kosong yang terbakar di Jalan Pramuka, Kelurahan Sawahan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa (5/9). Bupati melihat, kebakaran lahan diduga ada faktor kesengajaan
Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor mengajak seluruh lapisan masyarakat di daerah ini untuk bersama-sama tetap menjaga persatuan dan kesatuan saat pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan. Dirinya mengingatkan kepada masyarakat agar jangan terpecah belah akibat pesta demokrasi tersebut.
Penyehatan keuangan daerah sehingga terbebas dari utang. Bupati Kotim Halikinnor. Mengatakan. Tujuan kebijakan penyehatan keuangan daerah agar terbebas dari utang.
Dengan berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 2022. Tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Berdampak dengan perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk melakukan hal tersebut. Pemkab Kotim telah membuat Ranperda. Ranperda pajak daerah dan retribusi daerah telah disetujui dan sepakati menjadi Perda
