JAKARTA, PROKALTENG.CO – Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengaku
mengambil alih Partai Demokrat. Hal itu dilakukan dengan alasan karena demokrasi
sudah bergeser di PD dan ada ancaman ideologis yang membahayakan bangsa dan
Negara.
Melalui akun Instagram
@dr_moeldoko, Minggu (28/3/2021), KSP Moeldoko mengunggah tulisan sekaligus
video wawancara terkait pengambilalihan Partai Demokrat dari Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY).
“Saya orang yang didaulat untuk
memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di
dalam tubuh Demokrat,†kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, terjadi
pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan
gampang dikenali, ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas
2045.
“Ada kecenderungan tarikan
ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan
Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa,†katanya.
“Itu semua berujung pada
keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat, setelah tiga
pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB,†jelasnya lagi.
Menurut KSP Moeldoko, terhadap
persoalan yang dia yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang dia miliki,
maka dia tidak mau membebani Presiden Jokowi.
“Saya juga khilaf, tidak
memberitahu kepada istri dan keluarga. Saya terbiasa mengambil risiko seperti
ini, demi kepentingan bangsa dan Negara,†jelasnya.
“Untuk itu, jangan bawa-bawa
Presiden untuk persoalan ini,†kata Moeldoko lagi.
Seperti diketahui, Moeldoko
melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat melalui KLB Deliserdang, Sumut.
Saat ini, Partai Demokrat berada
di tangan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Majelis Tinggi Partai
berada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Cukup mengherankan tudingan
Moeldoko ini, sebab SBY merupakan mantan Presiden Indonesia selama 2 periode
yaitu 2004-2009 dan 2009-2014.