25.9 C
Jakarta
Sunday, April 28, 2024

NCW Analisa Soal Pernyataan Gibran ‘Tenang Pak Prabowo, Saya Ada di Sini’

PROKALTENG.CO – Gibran Rakabuming Raka meminta calon presiden Prabowo Subianto untuk duduk setelah berpidato di hadapan pendukungnya di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10).

Gibran lalu membocorkan program-programnya yang mana hal tersebut menjadi sorotan Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna.

“Gibran terkesan merontokkan marwah mantan jenderal bintang tiga dengan mempersilahkan turun dari panggung dan berkampanye program pribadinya,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna, dikutip dari Pojoksatu, Kamis (26/10).

Menurutnya, Gibran terkesan mengecilkan nilai perjuangan, jabatan dan pengalaman para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan puluhan ribu orang.

“Dengan menyatakan, ‘Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini’,” ucapnya.

Baca Juga :  Ganjar dan Anies Ajak Generasi Muda Berpolitik di Ideafest, Prabowo Absen

NCW juga menyatakan bahwa pihaknya sejalan dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat yang melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi atas dugaan KKN.

Baca Juga: Puan Maharani Ucapkan Selamat kepada Pasangan Prabowo-Gibran yang Sudah Mendaftar ke KPU

NCW sebelumnya juga menuturkan terkait adanya keanehan dalam keputusan MK yang memuluskan Gibran untuk terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif,” kata Hanif, sapaan Hanifa Sutrisna.

Menurutnya, hal itu bisa membuat publik ragu terkait netralitas MK jika terjadi perselisihan Pilpres dan Pileg 2024.

Baca Juga :  Siap-siap, Kemenkumham Tentukan Nasib Demokrat Hasil KLB Siang Ini

Bukan hanya Gibran, NCW juga mempersoalkan dijadikannya Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI.

“Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” kata Hanif.

Menurutnya, berbagai masalah, termasuk dugaan korupsi di kementerian, harus diselesaikan dengan eksekusi dari gagasan secara nyata, bukan hanya bisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV. (pri/jawapos.com)

PROKALTENG.CO – Gibran Rakabuming Raka meminta calon presiden Prabowo Subianto untuk duduk setelah berpidato di hadapan pendukungnya di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10).

Gibran lalu membocorkan program-programnya yang mana hal tersebut menjadi sorotan Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna.

“Gibran terkesan merontokkan marwah mantan jenderal bintang tiga dengan mempersilahkan turun dari panggung dan berkampanye program pribadinya,” ujar Ketua Umum DPP NCW Hanifa Sutrisna, dikutip dari Pojoksatu, Kamis (26/10).

Menurutnya, Gibran terkesan mengecilkan nilai perjuangan, jabatan dan pengalaman para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di hadapan puluhan ribu orang.

“Dengan menyatakan, ‘Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini’,” ucapnya.

Baca Juga :  Ganjar dan Anies Ajak Generasi Muda Berpolitik di Ideafest, Prabowo Absen

NCW juga menyatakan bahwa pihaknya sejalan dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel Paat yang melaporkan Gibran, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Presiden Jokowi atas dugaan KKN.

Baca Juga: Puan Maharani Ucapkan Selamat kepada Pasangan Prabowo-Gibran yang Sudah Mendaftar ke KPU

NCW sebelumnya juga menuturkan terkait adanya keanehan dalam keputusan MK yang memuluskan Gibran untuk terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Kami di DPP NCW melihat MK makin keluar dari esensinya yang semestinya menjalankan check and balances pada kekuasaan pembuat undang-undang yakni eksekutif dan legislatif,” kata Hanif, sapaan Hanifa Sutrisna.

Menurutnya, hal itu bisa membuat publik ragu terkait netralitas MK jika terjadi perselisihan Pilpres dan Pileg 2024.

Baca Juga :  Siap-siap, Kemenkumham Tentukan Nasib Demokrat Hasil KLB Siang Ini

Bukan hanya Gibran, NCW juga mempersoalkan dijadikannya Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI.

“Apa iya seperti ini demokrasi dan suksesi dalam perpolitikan yang sehat yang dibangun pasca reformasi di Indonesia?” kata Hanif.

Menurutnya, berbagai masalah, termasuk dugaan korupsi di kementerian, harus diselesaikan dengan eksekusi dari gagasan secara nyata, bukan hanya bisik-bisik di kedai kopi dan diskusi di TV. (pri/jawapos.com)

Terpopuler

Artikel Terbaru