Rasa penasaran publik atas siapa putra-putri
terbaik negeri yang masuk gerbong Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode II
sebentar lagi terjawab.
Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media
utama di Istana Merdeka kemarin (14/8), Jokowi -sapaan akrab Joko Widodo-
menyatakan sudah menyelesaikan penyusunan kabinetnya.
“Sudah final dan saya akan umumkan secepatnya,
sebelum pelantikan (Red, 20 Oktober 2019). Ada 34 pos kementerian. Ada yang
baru. Ada yang digabung,†perinci presiden setelah mempersilakan para pemimpin
redaksi duduk melingkari meja panjang di ruang utama istana.
Acara yang dikemas dalam bentuk makan siang
bersama itu selanjutnya diisi dengan penjelasan Jokowi tentang profil Kabinet
Kerja. “Rumusnya 55:45,†sebutnya terkait komposisi sumber daya manusia (SDM)
dari kalangan profesional dan wakil partai politik (parpol). Nama-nama yang
dipilih dan parpol sudah diberi tahu soal susunan kabinet itu.
Harapan parpol di luar koalisi parpol
pendukung Jokowi di pemilihan umum presiden (pilpres) lalu untuk masuk kabinet
juga dipastikan menguncup kemarin. Jokowi menegaskan, dengan dukungan parpol
koalisi (PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI),
dirinya sudah mendapat perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau
60,3 persen kursi parlemen. Jumlah dukungan tersebut lebih besar daripada saat
Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo maupun gubernur DKI
Jakarta. “Jika Gerindra masuk akan 74 persen, terlalu besar, buat apa?†tanya
kader PDIP tersebut.
Sebagai informasi, saat menyusun Kabinet Kerja
2014-2019, Jokowi juga menetapkan jumlah pos kementerian berjumlah 34. Dari
jumlah itu, 15 (44 persen) menteri berlatar belakang parpol dan 19 (56 persen)
nonparpol. Dalam perjalanannya, Jokowi melakukan kocok ulang (reshuffle)
kabinet sebanyak tiga kali.
Salah satu catatan buruk dari kinerja Kabinet
Kerja periode I adalah ada empat menteri yang terserimpung kasus korupsi.
Mereka adalah Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam
Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan
Enggartiasto Lukita.
Dalam sesi tanya jawab yang diselingi
bersantap bakso Malang dan siomay Bandung itu, Jokowi menjamin bahwa kalangan
profesional yang dipilihnya sendiri teruji keandalannya. Salah satu yang
menjadi perhatiannya adalah kemampuan manajemen dan mengeksekusi
(program/kebijakan) di lapangan.
“Saya menyeleksi 60 nama. Banyak yang pintar,
masih muda-muda, kalau disuruh ngomong dan presentasi meyakinkan. Sayang,
setelah dicek track record-nya, pengalaman manajerial dan
mengeksekusi program nol,†ungkap ayah 3 anak dan kakek 2 cucu itu.
Menteri Baru
Dari pemilihan ketat itu, Jokowi mengaku
menemukan sosok muda yang dinilai matang dalam manajemen. Ada yang umurnya di
bawah 35 tahun; ada juga yang di bawah 30 tahun. “Dia akan mengisi sebuah pos
kementerian lama,†ujar mantan wali kota Solo tersebut berteka-teki karena
menolak menyebutkan nama.
Selain dari kalangan muda milenial, ada juga
wajah baru di kabinet mendatang yang berasal dari pimpinan BUMN dan kepala
daerah. “Mereka punya track record bagus, harus diberi tantangan lebih besar,â€
tuturnya.
Lantas, apa pos kementerian baru di kabinet
mendatang? Presiden menyebut Kementerian Investasi. Kementerian itu adalah
peningkatan status dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Masalah
investasi ini sangat serius. Semua negara berlomba membenahi ini. Saya pernah
ngurus izin di Dubai, hanya perlu waktu setengah jam. Kita seharusnya bisa
seperti itu,†kata mantan pengusaha mebel tersebut memberi contoh.
Kementerian baru berikutnya adalah Kementerian
Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Berbeda dengan Kementerian
Investasi, kementerian baru itu merupakan gabungan dari Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Sekarang tugas Kemenlu harus
berorientasi ekonomi, gak melulu soal politik. Para duta besar dan diplomat
kita harus mengerti ekonomi, harus menjadi marketer-marketer terbaik potensi
ekonomi kita,†tuturnya. Siapa tokoh yang mengisi dua pos baru menteri itu?
Lagi-lagi Jokowi menolak menyebut nama.
Tentang representasi ormas, khususnya dari
Nahdlatul Ulama (NU) yang diakui luas berkontribusi besar terhadap kemenangan
Jokowi pada pilpres lalu, Jokowi juga mengaku mempertimbangkan itu. “Menyusun
kabinet pasti menimbang keterwakilan semua unsur, representasi daerah, tua
muda, semua dihitung,†jelasnya.
Jadi, berapa menteri dari NU? Ditanya
demikian, Jokowi menjawab diplomatis. “(NU kan sudah dapat, Red) Wapres, itu
kan (nilainya setara) lima menteri,†ujarnya sambil membuka telapak tangan
membentuk lima jari.
Terkait parameter penilaian kerja menteri,
Jokowi menyatakan bakal menetapkan key performance indicator (KPI) yang simpel.
“Saya akan tetapkan 1-2 KPI saja, yang konkret, terukur. Gak ada lagi bertujuan
untuk pengembangan bla..bla..bla,†perincinya.
Menteri Lama
Selain mengungkap komposisi, nama, dan pos
kementerian baru, Presiden Jokowi menyampaikan penilaiannya terhadap nama-nama
menteri populer dan pos kementerian di kabinet saat ini yang mendapat banyak
sorotan. “Mereka yang kerjanya ngeyel saja, tapi gak bisa menuntaskan
pekerjaan, tentu harus saya ganti. Namun, ada yang ngeyel, tapi saya
pertahankan. Karena saya butuh. Nggak usah disebut namanya lah, jaga perasaan,â€
ucap presiden.
Siapa menteri yang ngeyel tapi kerjanya tidak
beres dan siapa menteri yang ngeyel tapi dibutuhkan itu? Lagi-lagi Jokowi
enggan menyebutkan nama.
Bagaimana Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti?
Jokowi mengakui bahwa Susi adalah menteri paling populer di kabinetnya.
Ketegasan menghadapi kapal penyelundup dengan mengebom mereka jika tertangkap
adalah salah satu kinerja yang didukung Jokowi.
Presiden juga tak segan mengungkap respek
kepada menteri-menteri perekonomian seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto. “Bu Ani (sapaan Sri Mulyani, Red) saatnya diberi tanggung
jawab lebih besar. Sedangkan Pak Enggar dan Pak Airlangga sangat menguasai
pekerjaannya hingga detail-detail. Saya tahu betul,†sebut presiden.
Kalimat dengan nada pujian juga tak segan
disampaikan Jokowi saat dimintai pendapatnya tentang Luhut Binsar Pandjaitan.
Presiden mengaku heran dengan banyaknya opini negatif terhadap Luhut selaku
menteri koordinator bidang kemaritiman. “Padahal, Pak Luhut-lah yang paling
cepat mengeksekusi tugasnya. Dia eksekutor sejati. Semua yang saya tugaskan
diselesaikan dengan cepat dan baik,†tegasnya.
Tentang menteri-menteri yang akan diganti,
Jokowi memilih irit bicara. “Toh sebentar lagi juga tahu,†katanya. Namun,
Jokowi tak membantah bahwa posisi jaksa agung akan berganti. “Dari kalangan
nonparpol,†sebutnya.
Seperti diketahui, pada periode pemerintahan
Jokowi-Jusuf Kalla, jaksa agung dijabat M. Prasetyo. Dia merupakan mantan kader
Partai Nasdem. Dalam sejarahnya, jaksa agung pernah dijabat sosok dari luar
Kejaksaan Agung. Meski begitu, Jokowi belum memastikan apakah itu berarti
posisi jaksa agung akan diisi sosok dari eksternal Korps Adhyaksa.(jpg)